Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara terkait skandal bisnis PCR yang menyeret dirinya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Erick Thohir menegaskan, dirinya tidak mendapat keuntungan pribadi atas bisnis PCR, seperti apa yang telah digembor-gemborkan publik.
Pasalnya menurut pengakuan Erick Thohir, kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan keputusan rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta Koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.
Menanggapi pernyataan Erick Thohir, Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan daya beli rakyat dan membuat kebijakan sesukanya.
Rocky Gerung mempertanyakan, mengapa kebijakan wajib tes PCR tidak diserahkan kepada BUMN.
"Dia abaikan fungsi BUMN yang melayani kesehatan. Sebut saja ada penipuan publik. Kan mestinya harga (PCR) dulu sangat tinggi karena A, B, C, dan mesti ada keterangan alternatif kenapa tidak pada Kimia Farma," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 20 November 2021.
Baca Juga: Vonis Habib Rizieq Disunat Jadi 2 Tahun Oleh MA, Netizen: Mestinya Mafia PCR yang Dipenjarakan
"Jadi yang mesti dijelaskan pemerintah kenapa tidak diberi kepada Kimia Farma yang usianya sudah ratusan tahun, kenapa harus dibentuk perusahaan baru di dalam era pendemi, padahal sebetulnya fasilitas-fasilitas ahli kimia itu udah ada kan," sambungnya.
Dia pun meminta agar Erick Thohir tidak mencari celah untuk memperlihatkan bahwa ada batu di balik udang.
"Janganlah Erick Thohir cari-cari celah untuk memperlihatkan bahwa ada batu di balik udang. Nah batunya sudah kelihatan," tegasnya.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menilai, pernyataan Erick Thohir menyiratkan bahwa keputusan terakhir tes PCR ada di tangan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Erick Thohir Jawab Tudingan Bisnis PCR, Netizen: Titip Selamatkan Garuda
Karenanya, dia pun mempertanyakan mengapa Jokowi tidak diberi harga perbandingan. Pasalnya menurutnya, tidak semua hal dapat dimengerti Jokowi.
Meski begitu, Rocky menganggap diamnya Jokowi selama berbulan-bulan sebagai pertanda bahwa orang nomor satu di pemerintahan itu menyetujui kebijakan tes PCR.
"Di situ terlihat saling tipu antar kabinet tuh," ujarnya.
Rocky mengatakan, skandal PCR ini layak untuk diusut oleh pihak kepolisian ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta didorong oleh masyarakat sipil.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu menilai, pernyataan Erick Thohir telah mengirim bola panas kepada kabinet dan menjadi beban baru bagi Jokowi karena diseret dalam hak yang sangat teknis.
"Erick Thohir numpang pada sinyal publik. Dia pikir dengan menumpang pada sinyal publik, maka dia akan selamat. Nggak bisa, namanya ada di situ, sama sama dengan Pak Luhut," paparnya.
Dia menilai, secara fakta Erick Thohir tidak bisa lolos dari skandal PCR ini karena polisi sudah mulai penyelidikan. Selain itu, hal ini akan segera dilaporkan masyarakat kepada KPK.***
