Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah santer diperbincangkan publik.
Pasalnya, Luhut diduga ikut terlibat dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang sangat dibutuhkan saat pandemi.
Tudingan tersebut berawal adanya dua perusahaan yang terafilisiasi dengan koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu yang ikut mengantongi saham di Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yaitu PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Menanggapi tudingan Luhut ikut bermain dalam bisnis PCR itu Politisi Partai Demokrat Yan Harahap melalui cuitan akun Twitter pribadinya @YanHarahap pada Rabu, 3 November 2021 ikut bersuara.
Baca Juga: Unggah Video Jokowi di Osaka Summit 2019, Roy Suryo: Sudah Jelas-jelas Begini Masih Ngeyel
Dalam cuitannya, Yan Harahap menyindir Luhut yang diduga telah meraup keuntungan besar dari permainan bisnis tes PCR di atas penderitaan rakyat.
"Meraup untung besar di atas ‘derita rakyat’. Nikmat kah?" sindir Yan Harahap, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitan akun Twitter pribadinya.
Yan Harahap juga melabeli Luhut sebagai 'Pengpeng' yakni seorang penguasa yang juga merangkap sebagai pengusaha bisnis PCR.
"Hebat ya ini yang dinamakan PengPeng, Penguasa merangkap pengusaha!" ujar Deputi Strategi dan Kebijakan Balitang DPP Partai Demokrat itu.
Baca Juga: Cerita Fahri Hamzah Ditanya Presiden Jokowi: Mas, Kenapa Sekarang Oposisinya Lemah?
Seperti dikutip dari Antara, tudingan terkait nama Luhut yang terseret dalam permainan bisnis tes PCR itu segera ditepis oleh Juru Bicara Menko Marves Luhut, Jodi Mahardi.
Jodi Mahardi memberikan klarifikasi bahwa tidak ada maksud bisnis dalam keikutsertaan Luhut di GSI.
“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI," ujar Jodi Mahardi.
Bahkan menurutnya, Luhut sendiri yang gencar dalam menyuarakan agar harga tes PCR bisa diturunkan demi dapat dijangkau oleh masyarakat.
"Apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” ujar Jodi.
Baca Juga: Alissa Wahid Protes, Seorang Psikolog Sebut Mantan Pegawai KPK Playing Victim
Dia juga memaparkan bahwa PT Toba Bumi Energi merupakan anak perusahan PT Toba Bara Sejahtera. Akan tetapi, saham Luhut yang berada di Toba Sejahtera sudah sangat kecil, yaitu hanya di bawah 10 persen, sehingga Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di PT Toba Sejahtera.
“Jadi pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” ujarnya.
Jodi Mahardi juga menceritakan awal mula didirikannya GSI itu bermula ketika Luhut diajak oleh sejumlah pengusaha dari grup Indika, Adaro, Northstar untuk membantu dalam menyediakan tes Covid-19 dalam kapasitas yang besar.
Meski demikian, Jodi Mahardi memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham, baik dalam bentuk dividen atau lainnya.
Berbanding terbalik dengan isu yang beredar, menurut Jodi, justru para pengusaha menggunakan keuntungan tersebut untuk kembali membantu masyarakat, misal memberikan tes swab secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, petugas kesehatan, hingga Wisma Atlet.
"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan test swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan. Kalau tidak salah lebih dari 60 ribu tes yang sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut, termasuk juga membantu di Wisma Atlet," ujarnya.
Maka dari itu, Jodi Mahardi sangat menyayangkan hadirnya isu permainan bisnis tes PCR tersebut.
Baca Juga: Wanna One Comeback dan Akan Tampil di MAMA 2021, Pasca Tiga Tahun Bubar
"Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berikir dua kali. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis jadi enggan," kata Jodi Mahardi.***
