Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyinggung persoalan serius yang tengah dihadapi Indonesia, yakni ancaman oligarki dan neo-imperialisme China.
Menurut Ferry Juliantono, kini Indonesia berada dalam cengkraman China. Hal ini dapat terlihat dari merosotnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sedangkan, peran perusahaan swasta mengalami penguatan dan hampir menguasai seluruh sektor di negeri ini.
Baca Juga: Intelijen AS Sebut Asal-usul Covid-19 Tidak Akan Pernah Diketahui, China: Lelucon Politik
Peringatan adanya ancaman oligarki dan neo-imperialisme China ini disampaikan oleh Ferry Juliantono dalam unggahan kanal YouTube Hersubeno Point yang bertajuk 'Rezim Jokowi dikuasi Oligarki dan Neo Imperialisme China' pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
"Munculnya pertama kali oligarki di Indonesia itu karena terlalu besarnya peran swasta. Kalau kita lihat, kan, sebenarnya ada badan usaha milik swasta, badan usaha milik koperasi dan badan usaha milik negara," ujar Ferry Juliantono, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Senin, 1 November 2021.
"Dengan proses kurun waktu beberapa dekade ini memang peran swasta semakin besar, peran koperasi semakin kecil, peran BUMN yang tadinya masih lumayan sekarang relatif mengecil," ujarnya.
Ferry Juliantono berpendapat bahwa Indonesia semakin masuk ke dalam deindustrialisasi. Tak hanya itu, negeri ini bahkan terjebak dalam kekuasaan China melalui investasi.
"Di tengah-tengah ketidakmampuan pemerintah, merajalelanya KKN, di tengah-tengah itu ada kondisi yang sekarang secara faktual kita bisa lihat ada indikator-indikator kuantitatifnya bahwa terjadi deindustrialisasi dan kemudian investasi Tiongkok," ujarnya.
Terkait hal itu diperparah dengan kehadiran tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok dalam kapasitas besar, utang yang membengkak hingga membanjirnya produk-produk impor yang masuk ke Tanah Air.
Ironisnya adalah penguasaan aset, baik berupa modal, tanah dan sebagainya hanya dapat dinikmati oleh satu persen penduduk negeri ini.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sekarang rasio penguasaan aset-aset, baik tanah, modal, dan lain hal sebagainya dinikmati oleh segelintir satu persen dari penduduk Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, peran swasta yang menguasai kapitalisasi itu hanya akan memperkaya para pihak yang terlibat di dalamnya
Lebih lanjut, para pemegang kekayaan maupun akumulasi modal tersebut juga akan menguasai kehidupan politik di Indonesia.
"Nah, disitulah swasta ini menguasai kapitalisasi, kemudian, mereka kaya sendiri dan terlalu kaya sehingga dengan kekayaan dan akumulasi modal mereka itu bisa kemudian menguasai kehidupan politik di Indonesia," ujarnya.
Akibatnya, pemerintah kini kehilangan objektivitasnya karena mendapatkan tekanan yang kuat dari pemerintahan Tiongkok untuk menanamkan investasi di Indonesia.
"Karena kehilangan objektivitasnya kita menganggap bahwa akhirnya kemudian pemerintah kita tidak lagi mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan wibawa pemerintah, bagaimana kita harus menjaga kedaulatan bangsa, kemudian penghormatan dan juga menjaga kepentingan rakyat," kata Ferry Juliantono.
Lantas, politikus fraksi Gerindra ini pun tak segan memberikan peringatan berupa sinyal kepada Jokowi yang terlalu cenderung ke arah Tiongkok.
"Pak Jokowi, anda terlalu ke Tiongkok," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurutnya, betapa pentingnya suara rakyat untuk kembali memperingatkan pemerintah atas bahaya dari permasalahan tersebut.
"Kalau seorang pemimpin kemudian lebih mementingkan subjektivitasnya kepada kepentingan negara luar dibandingkan untuk tetap mempertahankan objektivitas dan menjaga kepentingan nasional, kita wajib untuk mengingatkan itu," kata Ferry Juliantono.
Sebab, jika tidak diingatkan, maka dikhawatirkan Indonesia akan semakin dijajah oleh ancaman neo imperialisme tersebut.
"Nah, inilah kita harus mengingatkan. Sebab, kalau ini tidak diingatkan, ya, bablas. Kita bisa benar-benar dijajah neo imperialisme," tutur Ferry Juliantono.***
