Lebih lanjut, Rocky juga menuntut agar MK dapat membatalkan presidential threshold sehingga pers dapat melakukan fungsinya dengan bijak.
Menurutnya, hal ini berhubungan dengan permintaan Jokowi yang mengimbau agar pers dan media berlaku bijak.
Dia menyebut, Jokowi tidak boleh menginterpretasikan atau mensugesti pers. Pasalnya, pers dan Presiden setara dalam sistem demokrasi.
"Itu bahayanya kalau eksekutif mengintervensi kebebasan pers. Presiden tidak punya sedikit pun hak, bahkan konstitusi tidak memberi hak kepada Presiden untuk menasihati pers. Itu suka-suka pers. Kalau pers kurang ajar, kan sudah ada deliknya," paparnya.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu mengatakan, perilaku Jokowi disebabkan oleh pihak-pihak di sekitarnya yang tidak paham dalil demokrasi.***