Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pendataan orang miskin atau kurang mampu adalah hal yang penting dilakukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran.
Namun, tak kalah pentingnya adalah pendataan orang kaya, sebagai potensi pendukung.
Hal tersebut menjadi arahan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. Mahyeldi meminta orang kaya warga Sumbar, termasuk yang berada di perantauan untuk didata.
Baca Juga: Kemnaker Lakukan Langkah Strategis Tanggulangi Kemiskinan dan Peningkatan Pengangguran
Permintaan disampaikan Mahyeldi kepada meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) saat membuka Rapat koordinasi TP-PKK Provinsi Sumbar dengan OPD, instansi, Perguruan Tinggi serta lembaga terkait di Auditorium Gubernuran.
"Kita harus memberdayakan dan memaksimalkan segala potensi yang ada di nagari," katanya, dikutip SeputarTangsel.Com dari Harian Haluan, Rabu 29 September 2021.
"Orang yang memiliki kemampuan finansial baik di kampung atau di rantau adalah salah satu potensi nagari yang bisa diharapkan untuk membantu membangun daerahnya," tambahnya.
Baca Juga: Gubernur Sumbar: Semua ASN Wajib Vaksin, Tidak Ada Alasan!
Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumbar. Istilah nagari di Sumbar menggantikan istilah desa atau kelurahan.
Mahyeldi meminta TP-PKK tidak hanya mendata masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan di nagari tetapi juga mendata orang kaya yang bisa diharapkan membantu pelaksanaan 10 program pokok PKK.
Selain itu, lanjutnya, Perguruan Tinggi dan BUMN juga memiliki potensi besar dalam upaya membangun daerah dari Nagari.
Perguruan Tinggi memiliki pakar yang memiliki latar belakang keilmuan yang bisa diterapkan. Selain itu, juga memiliki mahasiswa yang dapat diturunkan ke masyarakat.
Baca Juga: ODHA di Sumbar Bisa Nyaris 2.000 Orang di Akhir 2021, Terbanyak di Padang dan Bukittinggi
Artikel ini telah tayang di Harian Haluan dengan judul: "Orang Kaya Bakal Didata, Maksimalkan Potensi Nagari di Sumbar"
Sementara BUMN memiliki program membangun nagari yang juga memiliki anggaran serta program yang bisa disinergikan dengan potensi lainnya.
Dengan cara ini, jelas Mahyeldi, diharapkan ada data valid dimulai dari keluarga di Nagari. Data itu bisa dievaluasi untuk mengetahui kondisi ril masyarakat untuk dijadikan dasar dalam membuat program sebagai solusi.
"PKK punya dasawisma yang jumlahnya puluhan ribu di Sumbar. Dasawisma berakar di tingkat keluarga di nagari, desa dan kelurahan sehingga validitas data bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.*** (Milna Miana/Harian Haluan)
