Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai kuasa hukum Partai Demokrat versi Moeldoko untuk menggugat AD/ART Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Judicial review atau uji materi terhadap AD/ART Partai Demokrat tersebut, dikatakan Yusril akan menjadikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly sebagai termohon.
Tindakan Yusril itu dipertanyakan oleh Tokoh Papua Christ Wamea yang heran mengapa seorang Ketua partai bisa bertindak seperti itu.
Baca Juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Maling Uang Rakyat, Natalius Pigai: Mesti Didukung
"Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mnjd kuasa hukum Moeldoo gugat AD/ART partai Demokrat ke MA," tulis Christ Wamea, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @PutraWadapi pada Jumat, 24 September 2020.
"Heran ketum partai lain ikut gugat ad/art partai lain lalu Moeldoko juga tdk punya KTA demokrat," sambungnya.
Christ Wamea juga heran dengan tindakan Yusril yang seorang Akademisi tetapi tidak memiliki etika berorganisasi.
"Katanya Yusril guru besar & ahli tata negara tapi kok tdk punya etika berorganisasi," pungkasnya.
Para netizen turut berkomentar di cuitan Christ Wamea dan mengungkapkan kekecewaannya kepada Yusril.
"Makin hilang respek sama YIM, ternyata dia bekerja hanya demi uang," tulis akun @keursahdi.
Netizen yang lain membenarkan Christ Wamea bahwa Yusril memang tidak memperhatikan etika dalam kasus ini.
"Iya sih pak, ini soal etika bukan soal ahli menurut saya. Kecuali dia bukan ketua Partai, mungkin akan beda ceritanya. Berilmu aja g cukup tanpa etika," kata akun @Fajridinzen1.
Salah seorang netizen yang mewakili mahasiswa Fakultas Hukum pun menuliskan curahan hatinya yang kecewa dengan para pakar hukum.
"Kami sebagai Mahasiswa Fak Hukum sekrang sudah sangat bingung kemana lagi kami belajar Hukum kalau seorang pakar hukum begini pola pikirnya," ujar akun @Elbarack61763128.
Terkait statusnya yang menjadi kuasa hukum Demokrat versi Moeldoko, Yusril berdalih jika hal itu dilakukannya untuk membangun demokrasi yang sehat.
"Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikal, kami tidak mencari urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus pada persoal hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani," kata Yusril dalam keterangan persnya pada Kamis, 23 Agustus 2021.***
