Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo menyinggung masalah ketimpangan yang terjadi di tengah penangan pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara, dalam sidang majelis umum PBB ke-76 pada Kamis, 23 September 2021.
Dalam pidatonya secara virtual, Jokowi menyebut ada ketimpangan yang terjadi di berbagai negara dalam menangani pandemi Covid-19, salah satunya terkait kemampuan setiap negara dalam hal vaksinasi.
Jokowi menyatakan ketimpangan penanganan pandemi Covid-19 ini akibat masih adanya politisasi serta diskriminasi, sebagaimana diketahui ketersediaan vaksin saat ini jumlahnya sangat terbatas di berbagai negara berkembang salah satunya Indonesia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan, Jangan Sampai Ada Aparat Penegak Hukum yang Bekingi Mafia Tanah
"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," ujar Jokowi dikutip SeputarTangsel.Com dari laman Sekretariat Kabinet RI pada Kamis, 23 September 2021.
Karena itu lah, Jokowi mengharapkan semua negara dapat bekerja sama agar pandemi Covid-19 dapat ditangani secara adil serta dapat memberikan harapan bahwa pandemi saat ini dapat segera teratasi.
Jokowi juga menyebut bahwa kedepannya dibutuhkan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik dalam hal pendaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan merata ke seluruh negara.
"Diperlukan standarisai protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksin, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya," jelas Jokowi.
