Sengketa Tanah Sentul City, Refly Harun: Aneh Bin Ajaib Polisi Larang Aktivis Temui Ridwan Kamil

Baca Juga: Hampir 1000 WNA Masuk Indonesia Melalui Bandara Soekarno-Hatta, Dokter Eva: Rasanya Sudah Nggak Kuat Lagi

Karena ini tidak gratis, maka ketika terjadi konflik, penguasa tidak bisa berbuat apa-apa.

Secara etik penguasa harus membela rakyat, di sisi lain para penguasa telah 'memakan  uang' dari hasil pengusaha tersebut. 

"Maka sulit baginya untuk bertindak objektif dan independen. Maka kecenderungannya adalah membiarkan atau menggunakan kekuasaan atau preman-preman untuk menggusur rakyat," katanya.

Sementara pengusaha tidak mau lagi mengeluarkan ganti rugi, karena mereka merasa sudah 'menyelesaikan' administrasi.

Baca Juga: Menhan Prabowo Saksi dari Tanda Tangan Kontrak Kapal Frigat TNI AL pada Pameran Internasional DSEI di Inggris

Apalagi kalau pengusaha-pengusaha tersebut sebagai cukong pilkada, maka lebih bisa dipastikan lagi konflik agraria tidak akan pernah bisa diselesaikan. 

"Seperti kata Rizal Ramli buanglah threshold dalam Pilkada dan Pilpres sehingga tidak dimanfaatkan oleh cukong-cukong," pesannya.

Threshold memunculkan kemudaratan daripada manfaatnya dan hanya memunculkan demokrasi kriminal, demokrasi yang kepala daerahnya terbelenggu pengusaha dan cukong-cukongnya lantaran mereka utang jasa selama prosesi Pilkada. ***