Network
Baca Juga: Animal Defenders Indonesia Polisikan Oknum Sopir Angkot Bekasi yang Pukul Kucing Hingga Mati
”Setelah tenggat waktu yang kita berikan pada surat teguran ini, kami menunggu apakah sudah ada perbaikan atau belum. Jika masih ditemukan penjualan daging anjing pada platform mereka, kita akan tempuh jalur hukum dan langkah-langkah hukum yang dimungkinkan ketentuan perundangan,” tulis ADI pada captionnya.
”Bersama-sama kita persempit pergerakan penjualan daging anjing hingga suatu saat semua lini penjualan bisa kita entaskan,” tulis ADI.
Menurut Undang-undang Pangan No 18 Tahun 2012, anjing memang tidak termasuk dalam kategori ”pangan” karena anjing tidak termasuk kategori produk peternakan ataupun kehutanan.
Kesejahteraan hewan, termasuk anjing, juga diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2019 juncto No. 41 Tahun 2014. Antara lain dalam praktek kekerasan, pengandangan atau perantaian, pencurian anjing, pertarungan anjing yang terorganisir, hingga perdagangan daging anjing.
Baca Juga: Wanita Bercadar Dihujat karena Memelihara Anjing, Ternyata Ini Hukum Merawatnya dalam Islam
Pelanggaran terhadap UU Nomor 18 Tahun 2019 juncto Nomor 41 Tahun 2014 bisa disanksi penjara.
Namun, kewenangan usaha termasuk usaha olahan daging anjing diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
Penjualan daging anjing bisa membuka potensi penyebaran dan penularan rabies dengan masuknya anjing tangkapan hidup-hidup dan dikirim masuk ke suatu wilayah.
