Network
SEPUTARTANGSEL.COM- KPK melakukan tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya Hasan Aminudin yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Nasdem dalam kasus jual beli jabatan Kepala Desa di Probolinggo, Jawa Timur pada 29 Agustus 2021.
Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan oleh Tim penyidik dari KPK, Harun Al Rasyid.
Diketahui Harun Al Rasyid merupakan salah satu pegawai KPK yang tersingkir karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Hal itu diketahui dari cuitan rekannya Yudi Purnomo Harahap yang juga Ketua Wadah Pegawai KPK di akunnya @yudiharahap46. Ia mengungkapkan dalam cuitannya,
"Salut Ama Cak Harun, ngga salah dijuluki raja OTT," tulisnya singkat.
Cuitan Yudi Purnomo mendapat komentar dari beberapa netizen yang heran dengan TWK KPK.
Di akun Kuboy @Ku_Boy19, "Cak harun bukannya termasuk pegawai kpk yg disingkirkan bang? Kok beliau msh bisa melakukan ott?," tanyanya. Hal tersebut mendapat dukungan netizen lainnya.
sekar surowijoyo @skrsrwjy, "Sudah dinonaktifkan saja masih mau ngurusin ini. Salut Cak Harun."
Le Fermier @goosbeen, "Hebat ini, udah gag lulus masih mau ngasih arahan dan masukan. Yg bikin bingung itu yg lulus, knapa minta pertimbangan org yg gag lulus..."
Tak hanya netizen yang heran, penangkapan OTT KPK yang dilakukan anggota KPK nonaktif tersebut juga mendapat perhatian tokoh NU, Umar Hasibuan.
Melalui cuitan Twitternya Gus Umar Al Chelsea di akun @Umar_Hasibuan_ mengomentari sungguh ironi, OTT yang dilakukan oleh pegawai KPK yang dipecat tak lolos TWK.
"Ironi memang yg tangkap mrk adalah pegawai @KPK_RI
yg dipecat krn Gak lolos TWK," cuitan Gus Umar.
Tak hanya sampai di situ, Gus Umar juga mengatakan, lebih parah lagi ketika kesuksesan OTT KPK dianggap sebagai kesuksesan pimpinan.
"Yg parah pim @KPK_RI anggap ini prestasi mrk," cuitan Gus Umar pada 31 Agustus 2021.
Tentu hal ini berlawanan dengan kasus Wakil Pimpinan KPK Lili Pintauli yang berkomunikasi dengan pejabat yang berkasus di KPK, dan mendapatkan potongan gaji pokok yang besarannya Rp1,8 jutaan selama setahun.
Meski gaji pokok dipotong, tetap menerima tunjangan ratusan juta rupiah. ***
