Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Tokoh Papua, Christ Wamea menyoroti pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko perihal menyampaikan kritik dengan adat Timur.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Christ Wamea menyindir keras Moeldoko yang bukan merupakan kader Partai Demokrat namun mengklaim sebagi ketua umum.
Menurut Christ Wamea, tindakan Moeldoko juga tidak mencerminkan adat Timur.
Baca Juga: Moeldoko Sarankan Kritik ke Pemerintah dengan Adab Ketimuran, Andi Arief Beri Sindiran Menohok
"Bukan kader bukan anggota tapi begal partai orang itu juga tdk sesuai adat ketimuran," tulis Christ Wamea, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @PutraWadapi, Kamis, 19 Agustus 2021.
Untuk diketahui, pernyataan Christ Wamea mengenai begal partai merujuk pada Moeldoko yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021 lalu.
Namun, pengajuan Partai Demokrat kubu Moeldoko itu telah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena tidak memenuhi syarat administrasi.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Kritik Harus dengan Adat Timur, Andi Arief Ungkap 3 Hal Ini
Lebih lanjut, Christ Wamea juga turut mengomentari sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan Moeldoko sedang bersama Rudi S Kamri di Kantor Staf Kepresidenan RI.
Menurutnya, Moeldoko sedang merasa kegaduhan sehingga mengundang orang-orang yang disebutnya sebagai buzzer.
"Ternyata tempat berjumpa para buzzeRp sampah demokrasi di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Ternyata KSP Pusat kegaduhan," sindir Christ Wamea.
Baca Juga: Moeldoko Bicara Soal Adab, Rachland Nashidik: Dengarkan Nasehat Tata Krama dari Begal Partai
Sebelumnya, Moeldoko turut mengomentari perihal penghapusan mural yang sempat ramai beberapa hari terakhir ini.
Menurut Moeldoko, kritik adalah hal yang biasa dalam suatu pemerintahan. Namun, dia meminta agar kritik yang dilontarkan tetap disampaikan dengan cara yang beradab.
Dia juga mengungkapkan sebagai bangsa Timur, budaya dan tata krama harus selalu dikedepankan, termasuk dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan.***
