Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menilai Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih lemah. Penyebabnya karena seringnya terjadi kasus peretasan pada website resmi Sekretariat Kabinet.
Sejak 2015 lalu, terdapat tiga kali kasus peretasan menyerang website Sekretariat Kabinet. Yaitu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebanyak, tahun 2015 dan terakhir Sabtu, 30 Juli 2021 kemarin.
"Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa sistem keamanan siber situs web yang dikelola pemerintah terbukti masih lemah dan belum sesuai harapan," ujar Christina Aryani dikutip SeputarTangsel dari akun Facebook Golkar Indonesia, Kamis 5 Agustus 2021.
Baca Juga: DPR RI Didesak Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Pemerintahan Jokowi, Netizen: Dewan Pendukung Rezim
Christina mengatakan, dari kasus tersebut kerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu peningkatan untuk memastikan keamanan siber berjalan optimal.
"Tentu saja kejadian ini menjadi catatan bagi kami untuk mengevaluasi kinerja BSSN serta mendorong upaya perbaikan yang perlu dilakukan," tambahnya.
Baca Juga: Sudjiwo Tedjo Sindir Anggota DPR Isoman di Hotel Bintang 3 dan Ditanggung Negara
Menurutnya, peretasan situs pemerintah yang berulang kali, menunjukan betapa pentingnya keberadaan regulasi berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan mengatur kewajiban pengelola data pribadi untuk menjaga sistem keamanan sibernya.
Dengan adanya regulasi, sambung Christina akan memastikan proses audit dapat dilakukan terhadap pengelola data, yaitu badan publik, instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Tujuannya agar memastikan yang bersangkutan telah mengimplementasikan sistem pencegahan terhadap peretasan atau kebocoran data dengan optimal atau tidak.
