Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyoroti kritikan Politisi PDIP Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Jokowi karena tidak menerapkan lockdown sejak awal Covid-19 muncul di Indonesia.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Ferdinand Hutahaean menyebut Effendi Simbolon kerap mempunyai pemikiran yang negatif terhadap Jokowi.
Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa banyak negara di dunia sukses melawan Covid-19 karena lockdown adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada.
"Pernyataan ES yg menyatakan sdh banyak negara yg sukses lawan covid adalah tdk benar dan mengada2. Blm ada 1 negara yg sukses meskipun sdh pernah lockdown," tulis Ferdinand, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @FerdinandHaean3, Minggu, 1 Agustus 2021.
Menurutnya, Undang-Undang Kekarantinaan tidak mewajibkan pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown sebagai satu-satunya pilihan dalam penanganan Covid-19.
Dia menyebut Effendi sudah salah karena menyebut Jokowi tidak mematuhi konstitusi dan kritik yang disampaikan cenderung emosional dan mengada-ada.
"UU Kekarantinaan pun tdk mewajibkan hrs memilih karantina sbg satu2nya kebijakan yg wajib dipilih pemerintah. Mk Efendi Simbolon jelas salah menuduh Presiden tak patuh konstitusi, kritik yg emosional dan mengada2," katanya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jokowi sudah melaksanakan konstitusi yang berimbang melalui berbagai kajian, baik ekonomi, politik, sosial dan lainnya, agar negara tetap stabil.
Tuduhan terhadap pemerintah tidak patuh konstitusi dan Indonesia menuju jebakan pandemi Covid-19 disebut Ferdinand sebagai pendapat yang tidak berdasar.
"Menuduh Pemerintah tdk patuh Konstitusi dan menyatakan Indonesia menuju Jebakan Pandemi adalah pendapat tak berdasar," ujarnya.
Baca Juga: Dikabarkan Pernah Dekat Dengan Zara Adhisty, Berikut 5 Fakta Menarik Angga Yunanda
Selain itu, dia mengatakan bahwa Jokowi adalah pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanganan Covid-19, sehingga tidak memerlukan persetujuan DPR RI untuk menetapkan kebijakan seperti PSBB, PPKM atau istilah lainnya.
Menurutnya, tugas DPR hanyalah soal persetujuan anggaran dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Ferdinand mengungkapkan bahwa kritik yang disampaikan oleh Effendi lebih pantas disebut sebagai tuduhan yang salah landasan berpikir. Dia mewajarkan kritik tersebut walaupun dinilainya tidak patut.
"Kritik Efendi Simbolon yg sesunguhnya lbh pas disebut tuduhan salah landasan berpikir adalah hal yg wajar meski tak patut," ungkapnya.
Baca Juga: Panji Pragiwaksono Diisukan Ditangkap Atas Tuduhan Hina Jokowi, Simak Faktanya
Dia juga menegaskan masyarakat harus memahami bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Jokowi sudah sesuai konstitusi dengan kebijakan yang seimbang untuk masyarakat dan negara.
"Yg rakyat hrs paham bahwa kebijakan @jokowi justru berdasar Konstitusi dan menjalankan UU dgn kebijakan yg berimbang bg rakyat dan negara," pungkasnya. ***
