Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Santer isu mengenai alokasi dana haji yang disebut telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur kian panas terdengar.
Isu yang beredar luas di tengah masyarakat itu pun menuai komentar oleh sejumlah kalangan.
Menanggapi kabar miring tersebut, mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut buka suara melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Minggu, 6 Juni 2021.
Baca Juga: Pemerintah Sebut Dana Haji Aman, Hilmi Firdausi: Boleh Dong Diaudit
Dalam cuitannya, Ferdinand menilai bahwa terdapat segelintir pihak yang sengaja mencari panggung demi mendapatkan perhatian dari calon jemaah haji dengan menyebarkan kabar yang disebutnya hoaks tersebut.
"Banyak sekali orang-orang yg ingin dan berharap dapat panggung perhatian dari calon jamaah Haji," tulis Ferdinand, seperti dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3.
Ferdinand pun menyayangkan sikap pihak tertentu yang justru menuduh dan menyalahkan Jokowi, lantaran gagal memberangkatkan jemaah haji pada 1442 H/2021 M juga memfitnah penggunaan dana haji untuk keperluan infrastruktur.
"Dengan asal berkomentar, menyudutkan pemerintah, menyalahkan dan memfitnah seolah @jokowi menggunakan dana Haji untuk infrastruktur hingga tak mampu berangkatkan haji tahun ini. MENYESATKAN!" kata Ferdinand dalam pernyataannya.
Ferdinand menyarankan pihak kepolisian untuk memanggil para pembuat berita palsu terkait dana haji.
"Saya sarankan kepada Polri agar memanggil para PEMBUAT HOAX DANA HAJI itu," tutur Ferdinand.
Selain itu, dirinya juga meminta para penyebar fitnah untuk membuat video permintaan maaf di hadapan petugas polisi lantaran telah membuat keresahan di lingkungan masyarakat.
"Kemudian didepan petugas polisi membuat video pengakuan salah dan minta maaf telah membuat hoax dan menyebar hoax yg membuat rakyat resah. Terlepas apakah proses hukum diteruskan atau tidak. @DivHumas_Polri," kata Ferdinand.
Seperti diberitakan sebelummya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah memastikan bahwa pengelolaan dana haji sebesar Rp150 triliun aman dan tidak digunakan untuk keperluan infrastruktur seperti yang kabar yang beredar.
Menurut Muhadjir, pengelolaan dana haji tersebut berada di tempat yang aman karena dikelola oleh lembaga yang independen dan profesional, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tegas Muhadjir dalam keterangannya.***
