Network
"Begitu pula dengan LPG 3 kg, 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 24 persen dari subsidi LPG 3 kg, sementara 76 persen dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu," lanjut Said.
Menurut Said, pemerintah perlu untuk memperbaiki kebijakan manajemen dalam pengelolaan subsidi pada tahun 2022, baik validitas data, pengendalian harga hingga volume, yang masih ditemukan adanya kelemahan.
Baca Juga: KPU Diminta Siapkan Jadwal Alternatif Pemilu Selain Februari 2024 oleh DPR RI
Evaluasi pengelolaan subsidi itu bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi tersebut.
"Saya melihat, kebijakan manajemen pengelolaan subsidi yang digunakan selama ini masih memiliki kelemahan yang mendasar, mulai dari validitas data, pengendalian harga hingga volume," terang Said.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti lantaran masih banyak ditemukannya exclusion error dan inclusion error dalam merealisasikan penyaluran subsidi.
Baca Juga: Siap Dukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024, Relawan Ganjarist Deklarasikan Diri
Said menemukan adanya sindikasi yang menunjukkan pihak yang seharusnya menerima subsidi dari pemerintah, sayangnya tidak tersalurkan secara tepat.
"Sedangkan pihak yang seharusnya tidak berhak menerima, tetapi ikut menerima subsidi," lanjut Said dalam keterangannya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI ini juga meminta pemerintah untuk segera memperbaiki dalam kebijakan sektor minyak dan gas (migas).
