Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Gubernur Banten Wahidin Halim diminta mengevaluasi kinerja Sekda (Sekretaris Daerah) Al Muktabar, menyusul maraknya dugaan kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pemprov Banten selama setahun terakhir.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda dinilai telah gagal mengorganisir dan menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur.
Demikian ditegaskan pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul.
Baca Juga: 20 Pejabat Dinkes Banten Mundur di Tengah Dugaan Korupsi Masker, Gubernur: Ini Seperti Desersi
"Ada beberapa catatan kegagalan yang menurut saya, lagi-lagi ketidakmampuan Sekda ketika menjadi Panglima ASN nomor 1," ujar Adib ketika dihubungi SeputarTangsel.Com, Rabu, 2 Juni 2021.
Dijelaskan Adib, beberapa kasus dugaan korupsi antara lain yang terbaru, yakni mundurnya 20 pejabat eselon III dan IV Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
"Ini bentuk kegagalan Sekda dalam menjaga ritme organisasi dan tidak mampu mengelola harmonisasi internal di Pemprov Banten. Bagaimana mau mengurusi eksternal atau masyarakat kalau internalnya ternyata kedodoran," ujarnya.
Baca Juga: Diduga Ogah Terseret Kasus Korupsi Masker, Pejabat Dinkes Banten Ramai-ramai Mundur
"Padahal, saat ini pemangku kepentingan dituntut cepat, tegas, terukur alias extraordinary melakukan penyelesaian kebijakan-kebijakan saat fokus di pandemi," tambah Adib.
