Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab atas terbunuhnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50.
Enam laskar FPI tersebut diduga dibunuh oleh aparat kepolisian saat keenam laskar tersebut sedang mengawal Habib Rizieq Shihab.
Dengan demikian, Rachland Nashidik meminta Jokowi untuk membawa pembunuh enam warga sipil tersebut ke pengadilan.
Baca Juga: KRI Nanggala 402 Dinyatakan Tenggelam, Begini Pesan Pernah Diunggah Komandan KRI Nanggala 402, Heri Oktavian
Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk membebaskan Syahganda Nainggolan, tersangka berita bohong beserta dua lainnya yakni Jumhur Hidayat dan Anton.
"Saya menuntut Presiden Jokowi bertanggungjawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan dan bebaskan Syahganda, Jumhur dan Anton!," kata Rachland Nashidik melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu, 25 April 2021.
Tuntutan ini disampaikan Rachland Nashidik seiring tuntutan Jokowi terhadap juta militer Myanmar untuk menghentikan pembunuhan dan membebaskan tahanan politik (tapol).
Baca Juga: Masih Sendiri Usai Cerai dari Gisel, Ini Alasan Gading Marten yang Belum Menjalin Asmara dengan Perempuan Lain
Sebelumnya, Presiden Jokowi menghadiri Pertemuan Pemimpin ASEAN atau ASEAN Leader Meeting (ALM) yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 24 April 2021.
Jokowi meminta junta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, hal itu menurutnya tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.
Baca Juga: Ingat Kata Kementerian Agama, Membangunkan Sahur Perlu Dengan Santun Lho
"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen yaitu permintaan komitmen pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," ucap Jokowi usai menghadiri ALM.
Untuk meredam ketegangan yang terjadi dan terus berkepanjangan, tahanan politik menurut Jokowi harus dilepaskan oleh junta militer Myanmar.
Selain itu, akses bantuan kemanusiaan juga harus dibuka oleh pemerintah Myanmar, hal ini untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar.
Baca Juga: Larang Tepuk Tangan Karena Budaya Yahudi, Ferdinand Hutahaean Sebut Abdullah Hehamahua ke Mana Mana Naik Onta
"Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi," ujarnya.***
