"Dan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan," ungkapnya.
Akan tetapi, Riad menegaskan bahwa program vaksin Nusantara bukan program dari TNI.
"Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," ujarnya.***