Politisi Demokrat Andi Arief: Bagi Moeldoko, Masa Lalu dan Masa Depan Selesai dengan Membeli Partai

SEPUTARTANGSEL.COM - Kisruh di kubu Partai Demokrat belum kunjung terselesaikan. Sejumlah tokoh pun terlibat saling sindir dan berlomba untuk memberikan argumen.

Salah satunya adalah Politikus Partai Demokrat yang mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Arief.

Kali ini Andi Arief membandingkan Moeldoko dengan mantan Perdana Menteri Kuba, Fidel Castro.

Baca Juga: Korban Kebakaran Kilang Pertamina Balongan, 20 Orang Luka dan 3 Orang Masih Dalam Pencarian

Baca Juga: Jelang Ramadhan Wali Kota Tangerang Melarang Kegiatan Buka Puasa Bersama dan Sahur On The Road

Andi mengatakan bahwa menurut Castro, revolusi adalah perjuangan mati-matian antara masa lalu dan masa depan.

Sementara bagi Partai Demokrat, keadilan dan demokrasi dicita-citakan masal lalu dan menjadi masa depan.

"Bagi Castro, 'Revolusi adalah perjuangan mati-matian antara masa lalu dan masa depan'. Bagi Demokrat, 'Keadilan dan Demokrasi dicita-citakan masa lalu dan menjadi masa depan'," tulis Andi, seperti dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @Andiarief__ pada hari Senin, 29 Maret 2021.

Baca Juga: Kapolri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Katedral Makassar Jaringan JAD

Baca Juga: PP Muhammadiyah Keluarkan Tuntunan Ibadah Ramadan 1442 H Dalam Kondisi Darurat Covid-19

Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa prinsip Moeldoko berbeda dengan pandangan Castro dan Partai Demokrat.

Pasalnya, Andi menilai bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu meyakini masa lalu dan masa depan selesai dengan cara membeli partai.

"Bagi Moeldoko, 'Masa lalu dan masa depan selesai dengan KLB membeli partai'," ujarnya.

Baca Juga: Keberanian Sekuriti Gereja Hadang Pelaku Bom Bunuh Diri Diapresiasi Kapolri

Baca Juga: Identitas Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Terungkap, Ternyata Suami Istri yang Baru Menikah

Diketahui, kisruh Partai Demokrat mulai disorot publik setelah AHY menyurati Presiden Jokowi terkait adanya gerakan pengambilan paksa partai yang dilakukan oleh salah satu pihak Istana.

Tak butuh waktu lama, KSP Moeldoko pun ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Sayangnya, KLB tersebut dinilai ilegal dan iinkonstitusional karena tak sejalan dengan AD/ART, serta tidak mengantongi izin dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Menurut mantan Panglima TNI itu, dirinya bersedia menerima pinangan untuk menjadi Ketum demi menyelamatkan bangsa dan negara.***