Baca Juga: PP Muhammadiyah Keluarkan Tuntunan Ibadah Ramadan 1442 H Dalam Kondisi Darurat Covid-19
Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa prinsip Moeldoko berbeda dengan pandangan Castro dan Partai Demokrat.
Pasalnya, Andi menilai bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu meyakini masa lalu dan masa depan selesai dengan cara membeli partai.
"Bagi Moeldoko, 'Masa lalu dan masa depan selesai dengan KLB membeli partai'," ujarnya.
Baca Juga: Keberanian Sekuriti Gereja Hadang Pelaku Bom Bunuh Diri Diapresiasi Kapolri
Diketahui, kisruh Partai Demokrat mulai disorot publik setelah AHY menyurati Presiden Jokowi terkait adanya gerakan pengambilan paksa partai yang dilakukan oleh salah satu pihak Istana.
Tak butuh waktu lama, KSP Moeldoko pun ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Sayangnya, KLB tersebut dinilai ilegal dan iinkonstitusional karena tak sejalan dengan AD/ART, serta tidak mengantongi izin dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Menurut mantan Panglima TNI itu, dirinya bersedia menerima pinangan untuk menjadi Ketum demi menyelamatkan bangsa dan negara.***