Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kisruh di dalam kubu Partai Demokrat nampaknya belum juga usai.
Sejumlah pihak bahkan masih mencurigai adanya orang lain selain Moeldoko yang berkaitan dengan dipilihnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu sebagai Ketua Umum versi Kongres Luar Biasa.
Salah satunya adalah Politisi Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Baca Juga: Mengenal Hipospadia yang Menyebabkan Aprilia Manganang Dikira Berjenis Kelamin Perempuan
Baca Juga: Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, Mahfud MD: Yang disampaikan Sebatas Keyakinan, Bukan Bukti
Herman meyakini, meski tindak tanduk Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan paksa Partai Demokrat tidak berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun ia masih mencurigai adanya pihak lain yang berkaitan dengan hal ini.
"Saya yakin aksi moeldoko tidak ada kaitanya dengan presiden, namun sepertinya ada pihak lain mitra persekongkolannya," kata Herman Khaeron, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @akang_hero pada hari Rabu, 3 Maret 2021.
Meski begitu, Herman mengakui bahwa pihaknya belum tahu pasti siapa dalang lainnya di balik gerakan pengambilalihan paksa Partai Demokrat itu.
Baca Juga: Dipastikan Laki-Laki, Aprilia Manganang Akan Ubah Identitas dan Ganti Nama
Baca Juga: Jadwal Acara TV 10 Maret 2021, Lengkap mulai, NET, Trans7, GTV, TransTV, ANTV, SCTV hingga RCTI
Dia berharap dengan seiring berjalannya waktu, sosok tersebut akan dibuka kepada publik.
"Sejalan dengan waktu akan terbuka ke publik," ujarnya.
Saya yakin aksi moeldoko tidak ada kaitanya dengan presiden, namun sepertinya ada pihak lain mitra persekongkolannya. Sejalan dengan waktu akan terbuka ke publik.— ehermankhaeron (@akang_hero) March 9, 2021
Sebelumnya diketahui KSP Moeldoko dilantik sebagai Ketum Partai Demokrat melalui KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga: Wow Fahri Hamzah Pamer Gendong Lobster Berukuran Jumbo Colek Susi Pudjiastuti Ini bukan Baby Lobster
Baca Juga: Kaesang Bohong Soal Putus Pertengahan Januari, Ibunda Felicia: Lebih Banyak Bukti yang Kita Punya
Diketahui, KLB yang diadakan pada hari Jumat, 5 Maret 2021 itu dinilai ilegal dan inkonstitusional.
Pasalnya KLB yang menunjuk mantan Panglima TNI itu sebagai Ketum dinyatakan tidak sejalan dengan peraturan atau AD/ART partai.
Selain itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat juga tidak memberikan izin atas terselenggaranya acara tersebut.***
