Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ikut angkat bicara terkait kisruh di kubu Partai Demokrat.
Mardani mengatakan pemerintah harus berlaku adil dalam menyelesaikan kekisruhan tersebut, jangan sampai melalui pendekatan kekuasaan.
Menurut Mardani, Kongres Luar Biasa (KLB) yang melantik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat telah melanggar UU tentang Partai Politik dan menyalahi peraturan partai politik tersebut.
Baca Juga: KSP Bantah KLB Partai Demokrat Inkonstitusional, Politisi Herman Khaeron Bilang Moeldoko Lucu
"Pemerintah harus berlaku adil, betul2 jgn pakai pendekatan kekuasaan. KLB tsb beserta hasilnya telah melanggar kaidah UU Partai Politik & menyalahi AD ART Parpol," kata Mardani, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Minggu, 7 Maret 2021.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI itu mengatakan bahwa hal tersebut adalah pelecehan hukum.
"Jelas melanggar etika dengan menjungkirbalikan peraturan partai, 'pelecehan hukum'," tegasnya.
Pemerintah harus berlaku adil, betul2 jgn pakai pendekatan kekuasaan. KLB tsb beserta hasilnya telah melanggar kaidah UU Partai Politik & menyalahi AD ART Parpol. Jelas melanggar etika dengan menjungkirbalikan peraturan partai, “pelecehan hukum” .https://t.co/yARBTMjHsK— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 7, 2021
Baca Juga: Kaesang Jadi Trending Twitter, Netizen: Ibu Mana yang Engga Sakit Hati Anaknya Tiba-tiba Dighosting?
Baca Juga: 7 Tips Membuat Kopi Jadi Menyehatkan, Hindari Ngopi di Atas Jam 2 Siang
Sebelumnya, diketahui Moeldoko dilantik sebagai Ketum Partai Demokrat melalui KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Namun, KLB tersebut dinilai ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai.
Selain itu, KLB yang diselenggarakan pada Jum'at, 5 Maret 2021 itu juga tidak mengantongi restu dari Majelis Tinggi Partai Demokrat dan ditentang banyak pihak terutama mereka yang mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).***
