Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Desas-desus perombakan kabinet Presiden Jokowi mencuat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.
Banyak pakar atau pengamat politik mendesak gar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merombak kabinet kerja jilid II untuk mengurangi beban dan penyegaran di kabinet presiden dua periode ini.
Banyaknya menteri yang mengeluarkan statement kontroversial dan tertangkap KPK seperti pada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi momen tepat untuk meresuffle kabinet. Beberapa politisi juga menyampaikan hal serupa karena beberapa menteri dinilai kurang bisa menerjemahkan visi misi presiden di periode kedua menjabat.
Baca Juga: Cara Cek Program BSU Guru Madrasah Rp1,8 Juta dari Kemenag Melalui Link Simpatika.kemenag.go.id
Baca Juga: Sebelum Terlambat, Cek Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 Ribu dari Kemensos Hanya di Link Ini
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai reshuffle kabinet sudah mendesak, setidaknya beberapa alasan menjadi indikator kuat, di antaranya soal kinerja menteri yang dinilai buruk dan tersangkutnya menteri kabinet dalam pusaran korupsi.
"Kalau bicara urgensinya tentu reshuffle saat ini terbilang mendesak jika Pak Jokowi ingin bermanuver lebih kencang di sisa masa jabatannya," ujar Fadhli dalam sebuah talkshow radio, Selasa 15 Desember 2020.
Fadhli yang juga pengamat politik asal UIN Syarif Hidyatullah Jakarta itu ada memprediksi skema yang kemungkinan bisa dilakukan Jokowi dalam meresuffle kabinetnya. Apakah itu akan mengganti, mencopot, merotasi dan mempertahankan.
"Ya kalau menterinya dinilai bagus ya dipertahankan, kalau tidak bagus dicopot, kalau tidak cocok kemungkinan masih bisa dirotasi. Tetapi yang dua menteri terjerat korupsi tidak ada kata lain harus diganti," terangnya.
