Network
Baca Juga: Cair Bulan Ini, Cek Bantuan Sosial Tunai di dtks.kemensos.go.id dan Cara Daftar BST 2021
“Soal penyusunan, penetapan, dan perbaikan DPT (daftar pemilih tetap), temuan Bawaslu masih banyak DPT ganda, DPT fiktif maksudnya nama yang seharusnya tidak memenuhi syarat tetapi dia muncul dalam DPT,” kata Firtz dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi Bawaslu, Rabu 9 Desember 2020.
Menurut dia, berbagai isu popular dalam Pilkada serentak berpotensi muncul dalam sengketa hasil tersebut.
Antara lain, politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kampanye di tempat yang dilarang.”Sampai 5 Desember telah mengirimkan 1.094 laporan ke KASN terkait netralitas ASN,” ucapnya.
Baca Juga: Terbongkar, Ini Rencana FPI Terhadap Polisi Sebelum Baku Tembak: Kalau Ketemu Langsung Tubruk
Baca Juga: Hadapi Habib Rizieq, Pemerintah Akan Gunakan Cara Ini untuk Menyelesaikannya
Ia menuturkan terkait kegiatan distribusi logistik Pilkada, dapat menjadi persoalan. Dari pantauan Bawaslu, sampai 6 Desember 2020 masih ada 1.100 TPS rawan karena cuaca.
Kerawanan ini terjadi karena TPS berada di dataran tinggi, di sebuah kepulauan, selain itu juga karena hujan kemudian logistiknya terlambat.
Lebih lanjut, Firtz mengungkapkan masalah pelanggaran protokol kesehatan (prokes) akan muncul dalam PHP.
Baca Juga: Hadapi Habib Rizieq, Pemerintah Akan Gunakan Cara Ini untuk Menyelesaikannya
