Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Deklarasi kemerdekaan Papua Barat secara sepihak yang dilakukan oleh Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for west Papua (ULMWP) Benny Wenda menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari politisi hingga pemerintah Indonesia.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Papua Barat itu dilakukan sebagai tindakan memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mahfud MD menilai bahwa Benny Wenda hanya membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam faktanya.
Pasalnya, menurut Mahfud MD, membuat sebuah negara tidak semudah seperti yang dipikirkan.
Dengan demikian, Mahfud MD meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dalam menanggapi isu tersebut.
Tanggapan Mahfud MD yang bernada menenangkan masyarakat itu dikomentari oleh politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Melalui akun media sosial Twitter pribadinya, Fadli Zon mengatakan, tidak boleh ada yang menganggap enteng terkait Deklarasi Papua Barat oleh Benny Wenda tersebut.
“Jangan pernah anggap enteng sebuah ilusi kemerdekaan,” cuit Fadli Zon melalui akun pribadinya @fadlizon yang dikutip Seputartangsel.com, Jumat 4 Desember 2020.
Menurut Fadli Zon, Indonesia juga terbangun dari sebuah imajinasi para pahlawan dan bangsa sebelum kemerdekaan.
“Para pejuang kita pun memulai dengan imajinasi menuju Republik Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, Fadli Zon juga menilai bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan Papua Barat terkait deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda.
“Tak ada tindakan serius pemerintah pusat,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, Polri akan menindak tegas kelompok manapun yang menyatakan akan memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Soal deklarasi Benny Wenda yang di sampaikan di akun Twitter, saya tegaskan siapapun dalam kelompok manapun yang mengikuti daripada Benny Wenda yang memisahkan Papua dari NKRI kita akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” kata Gatot, Kamis 3 Desember 2020.***
