Network
Selain itu, pemerintah Indonesia diharapkan untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan mulai ditingkat pusat dan daerah.
Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sukamta menyebut ada empat akar permasalahan yang selalu terjadi di Papua.
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ungkap Sukamta.
Baca Juga: Fenomenal, Setahun Pertama, Pikiran Rakyat Media Network Melahirkan 140 Inkubator Mediapreneur
Baca Juga: Akademisi Terdakwa Mata-mata Dibebaskan Setelah Dua Tahun DIpenjara di Iran
Selain itu, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Kemudian, beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," tutur Sukamta.
Baca Juga: Reuni Aksi 212 Digelar Secara Virtual, Habib Rizieq dan Sejumlah Tokoh Hadir
Baca Juga: Sedang Berlangsung, Reuni Alumni 212 dihadiri Ratusan Tokoh Secara Virtual
