SEPUTARTANGSEL.COM - Bagaimana alur distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia semakin terang.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menjelaskan bagaimana distribusi vaksin dan persiapannya.
KPC-PEN juga memastikan bahwa distribusi vaksin nanti akan tetap menjaga kualitas dan keamanan vaksin.
Baca Juga: Update Corona Tangsel 17 November 2020: 2.222 Positif Covid-19, 1.917 Sembuh, 96 Meninggal
Baca Juga: Bahaya Depresi, Yuk Kenali Faktanya
"Vaksin ini ada jangka waktu di mana dia efektif dan ada suhu ketat harus dijaga. Sejak produksi sampai disuntikkan, BPOM memberikan sertifikasi cara distribusi obat yang baik," ujar Ketua KPC-PEN, Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa 17 November 2020.
Menurut Budi, sebagai BUMN yang bergerak di bidang farmasi Bio farma sudah ditugaskan Kementerian Kesehatan untuk distribusi vaksin lain.
Sejumlah tantangan akan dihadapi, mengingat waktu yang singkat serta jumlah vaksin yang banyak ditambah letak geografis distribusi yang beragam.
Baca Juga: Buntut Acara Habib Rizieq, 14 Orang Termasuk Anies Baswedan Dipanggil Polda Metro Jaya
Baca Juga: Link dan Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta, Malam ini 17 November 2020
"Sehingga logistik menjadi problem selain pengadaan. Maka dari itu distribusi harus difokuskan sesuai jadwal agar kualitas vaksin tetap terjaga," kata Budi yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Untuk itu KPC-PEN turut melibatkan RS BUMN, RSUD dan RS Swasta untuk pendistribusian vaksin.
Bahkan, klinik pemerintah BUMN, swasta dan seluruh puskesmas, juga bekerjasama dengan pedagang besar juga dilibatkan, tetap dengan guidance dengan Kemenkes.
Baca Juga: Mau Dapat BLT Bantuan Usaha Mikro? Segera Daftar Sebelum Ditutup, Berikut Cara dan Syaratnya
Baca Juga: Kado Hari Guru, Kemenag Terbitkan Juknis Pencairan Subsidi Guru GTK Madrasah dan PAI
"Kita identifikasi seluruh klinik dan RS yang bisa lakukan vaksinasi ini. KPC-PEN menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk penyimpanan dan pengiriman. Pengiriman ketat dijaga suhunya, alat-alat dijaga, termasuk sensor secara online, apakah ada pelanggaran, termasuk bekerja sama dengan TN-AD untuk pengiriman," jelas Budi.
Untuk efisiensi waktu dan tenaga, semua dilakukan secara digital. Hal ini karena vaksin memiliki masa kadaluarsa yang berbeda dengan obat atau makanan, yakni dua kali masa kadaluarsa.
Dengan begitu, kompleksitas pengiriman, pembelian vaksinasi ke masing-masing individu harus dijaga dengan baik sesuai tugas Kemenkes.
Baca Juga: Gara-gara 13 Jemaah Umrah Asal Indonesia Positif Covid-19, Arab Saudi Kembali Tutup Pintu
Baca Juga: Pengamat Politik Unpad: Pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya Sudah Tepat
"Kita melakukan full digitalisasi, distribusi, sampai assignment ke titik vaksinasi," tegasnya.
Sebagai gambaran teknis, dijelaskan pula bahwa semua titik di 34 provinsi akan dipastikan memiliki ruangan besar dengan temperatur 2-8 derajat yang dijaga secara konsisten untuk menampung distribusi.
Dengan digitalisasi tersebut, nantinya seluruh vaksin akan tercatat dan terlihat diberikan ke siapa, sehingga tak ada kesalahan.
Baca Juga: Catat! Presiden Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19
Baca Juga: Buntut Acara Habib Rizieq di Megamendung Bogor, Polisi Diminta Juga Periksa Ridwan Kamil
"Termasuk juga Kemenkes menegaskan, sesudah vaksin diberikan, apa ada kejadian KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) yang harus dipastikan bisa dicatat. Digitalisasi ini, jika ada KIPI bisa dengan cepat trace vaksin apa, di produksi ke mana dan diberikan ke siapa saja," ujarnya.
Terakhir dia menerangkan, KPC PEN dibantu oleh PT Telkom dalam membuat program ini. Awal Desember diharapkan telah siap, sehingga bisa langsung dilakukan percobaan sistem.
"Diharapkan awal tahun 2021 sistem vaksinasi, mulai pembuatan, orderan, pendaftaran, logistik distribusi, titik vaksinasi, ingin menggunakan ini bisa ditampung. Kita bisa memberikan layanan secara lebih cepat dan modern," pungkasnya.***