SEPUTARTANGSEL.COM - Jumlah penduduk miskin pada akhir tahun bisa mencapai 44,5 juta orang equivalen 16,6 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Hal itu disampaikan anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori berdasarkan proyeksi dan skenario dari berbagai lembaga.
Proyeksi jumlah penduduk miskin tersebut berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen pada akhir tahun.
Baca Juga: Harga Emas Antam dan USB di Pegadaian Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2020
Ini berdasarkan skenario yang diterbitkan ‘Bulletin of Indonesia Economic Studies’ Juli 2020.
"Skenario paling pesimistis, salah satunya proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun nanti minus 3,5 persen, kemiskinan kita akan bertambah menjadi total 44,5 juta atau equivalen dengan 16,6 persen," kata Khudori dalam webinar di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Seperti dikutip Seputartangsel.com dari Antara, pengamat ketahanan pangan ini menyebutkan bahwa dalam skenario lainnya, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 2,1 persen, jumlah penduduk miskin mencapai 30,7 juta atau 11,4 persen.
Baca Juga: Ramai Unjuk Rasa Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Puan Minta Pemerintah Gandeng Buruh
Pada September 2019, jumlah penduduk miskin sudah 24,8 juta orang. Lalu menjadi 26,4 juta pada Maret 2020 ketika Pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia.
Jumlah tersebut pasti terus bertambah, seiring dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah.
Dalam kondisi normal, keluarga miskin membelanjakan 74 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Terutama beras.
Baca Juga: KSPI : Buruh Berunjuk Rasa Karena UU Cipta Kerja Tak Berikan Kepastian Kerja
Ketika harga komoditas naik, kemungkinan penduduk tersebut akan jatuh lebih miskin lagi dan kelaparan.
Oleh sebab itu, Pemerintah merancang program jaring pengaman sosial dengan menggelontorkan bantuan agar jumlah orang miskin tidak bertambah besar. Serta mencegah warga rentan miskin menjadi miskin.
Sejumlah bantuan sosial atas dampak Covid-19 yang disalurkan Pemerintah, yakni mencakup Program Sembako Jabodetabek untuk 19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bansos Tunai KPM non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.
Baca Juga: Menaker : Banyak Pemelintiran, UU Cipta Kerja Justru Perkuat Perlindungan Tenaga Kerja
Kemudian insentif perumahan untuk 175 ribu unit, Kartu Pra Kerja untuk 56 juta orang, keringanan pembayaran listrik dari PLN gratis untuk 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA, serta diskon 50 persen kepada 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA, dan program jaring pengaman sosial lainnya.
Total anggaran untuk program jaring pengaman sosial yang digelontorkan Pemerintah mencapai Rp 110 triliun.
Namun demikian, kapasitas fiskal Indonesia sangat terbatas untuk menangani Covid-19.
Baca Juga: Geruduk DPRD Tangsel, Ratusan Mahasiswa Tolak Disahkannya Omnibus Law
Di sisi lain, jumlah penduduk rentan Indonesia tergolong tinggi di Asia Pasifik, yakni sebanyak 68 persen masuk dalam kategori rentan dan miskin terhadap goncangan ekonomi.
"Indonesia tidak memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk menangani Covid-19 sehingga bantuan sosial harus valid dan bisa menemukan sasaran yang tepat," kata Khudori.***