SEPUTARTANGSEL.COM - Sekolah tingkat SD dan SMP di Provinsi Banten dilarang melakukan pembelajaran tatap muka sebelum ada kajian terhadap situasi Covid-19 di kota/kabupaten masing-masing.
Hal itu ditegaskan Gubernur Banten Wahidin Halim kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Banten 2020 di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang Selasa, 18 Agustus 2020.
Wahidin menegaskan, kajian tersebut juga terkait kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya.
Baca Juga: Update Corona Tangsel 18 Agustus 2020: Kasus Positif Covid-19 Tembus Angka 700
"Kaji dulu! Gurunya harus diswab, fasilitasnya, termasuk juga sistem dan kurikulumnya (disiapkan)," tegasnya.
Menurut Wahidin, situasi saat ini merupakan kondisi abnormal. Pemerintah juga tidak sengaja melakukan pembelajaran jarak jauh.
"Situasi seperti saat ini dulu saya alami pada tahun 1966. Karena kondisi politik kita belajar di rumah. Jangan sampai berdampak. Ini bukan pembodohan," tegas Wahidin.
Baca Juga: Google Donasikan 2,2 Juta Dolar AS untuk Dukung Korban Ledakan Beirut
Menurutnya, ini adalah keadaan terpaksa, darurat. Kelas tatap muka bisa dilaksanakan di daerah Zona Hijau.
Namun, tetap dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti ruang kelas yang memungkinkan untuk dilaksanakan jaga jarak, ada fasilitas cuci tangan, siswa dan guru memakai masker, serta persyaratan lainnya.
Gubernur Banten mengaku akan menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada bupati/walikota yang telah mengijinkan kelas tatap muka tentang kesiapannya.
Baca Juga: Jaksa Fedrik Adhar Syarifuddin Positif Covid-19 dan Dimakamkan di TPU Jombang, Ciputat
"Kalau kita tidak taat, ini kan kebijakan nasional. Untuk SMA, SMK, dan SKh yang menjadi kewenangan Provinsi Banten kemungkinan dibuka pada bulan Desember," ungkapnya.
Perspektif umum, lanjut Gubernur Banten, sekolah penting memang ya. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, orang tua juga harus mempertimbangkan.
Baca Juga: Donald Trump Nyaris Celaka, Pesawat Air Force One Hampir Ditabrak Drone
"Kalau anaknya kena, sakit, siapa yang bertanggungjawab? Seperti pegawai yang kena, siapa yang bertanggung jawab?" ujar Wahidin.
"Boleh kerja, produktif. Tapi jangan kena atau sakit. Kalau kena biayanya mahal. Tinggal masyarakat yang disiplin, guru juga. Kalau ada anak yang kena atau sakit, prihatinkan?" pungkasnya. ***