SEPUTARTANGSEL.COM - Polda Metro Jaya menetapkan satu orang tersangka dalam kerciuhan yang terjadi saat aksi demo menolak pengesahan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada kamis 16 Juli 2020.
Sebanyak 20 orang ditangkap dalam unjuk rasa tersebut karena dianggap polisi sebagai perusuh.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari 20 orang yang diciduk.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 19 Juli 2020: Indosiar, ANTV, SCTV, RCTI, Trans 7, GTV, Metro TV
"Dari puluhan orang tersebut, untuk sementara waktu kita sudah menetapkan satu tersangka," ujarnya, dikutip Seputartangsel.com dari PMJ News, Sabtu 18 Juli 2020.
Kelompok massa yang mengikuti aksi demontrasi terbilang cukup besar. Aksi dimotori oleh serikat buruh yang terhimpun dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Tuntutan utama dari unjuk rasa tersebut adalah menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja atau yang sering disebut dengan Omnibus Law.
Baca Juga: Berkurban, Wajib Atau Sunnah?
Pihak kepolisian masih mendalami kasus keruhan tersebut dan mendalami apa peran dari 19 orang lainnya.
"Saya belum tahu nih, yang mana dari 20 orang ini, karena memang rata-rata mereka ini pelajar dan pengangguran sih ya," ujar Yusri.
Selain aksi buruh dan mahasiswa, aksi demo juga digelar oleh Presidium Alumni 212 dan sejumlah ormas islam yang menyuarakan penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Baca Juga: POPULER HARI INI: Harta Kekayaan Presiden Jokowi Hingga Kasus Kematian Covid-19 Tembus 4.000 Jiwa
Seperti diketahui, berkembang isu di tengah masyarakat bahwa DPR secara diam-diam akan mengesahkan RUU HIP.
Istilah Omnibus law menjadi populer pasca Presiden Jokowi (Joko Widodo) menyebutkannya dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Omnibus Law adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat banyak pengaturan lintas sektor yang mempersingkat alur birokrasi.
Baca Juga: Fenomena Alam Langka, Bulan dan Lima Planet Tampak Sekaligus di Hari Minggu 19 Juli 2020 Subuh
Dalam orasi, salah satu mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat dan hanya pro terhadap para investor.
"Jokowi antek kapitalis Amerika dan China," teriaknya dalam orasi yang singkat.***