SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengumumkan akan segera membubarkan 18 lembaga negara.
Hal ini berkaitan dengan luapan kemarahannya beberapa waktu lalu yang diiringi ancaman untuk melakukan reshuffle hingga membubarkan lembaga negara.
Menurut Presiden Jokowi, pembubaran lembaga negara ini perlu dilakukan demi perampingan anggaran.
Baca Juga: Lowongan Kerja Jurnalis Portal Berita Nasional di Tangsel
Anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada kementerian beserta direktoratnya.
Namun, Jokowi belum merinci apa saja 18 lembaga negara yang akan dibubarkan.
Pakar hukum tata negara Refly Harun pun berharap, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) termasuk ke dalam lembaga negara yang dibubarkan.
Baca Juga: Ditawari Siti Nur Azizah Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Raffi Ahmad: Hati Kecil mah Mau
Melalui video YouTube berjudul "SIAP-SIAP!!! BELASAN LEMBAGA AKAN DIBUBARIN. BPIP JUGA?!" yang diunggah pada Selasa 14 Juli 2020, Refly menyatakan BPIP tidak memiliki fungsi yang jelas.
"Apakah termasuk BPIP yang akan dibubarkan? BPIP adalah Badan Pembina Ideologi Pancasila. Saya berharap sebenarnya, BPIP juga ikut dibubarin, karena menurut saya gak ada gunanya juga lembaga ini," tutur Refly.
"Mohon maaf sebelumnya, ini bukan karena saya sentimen dengan Megawati atau orang-orang yang ada di BPIP," lanjutnya.
Baca Juga: Matahari Tepat di Atas Ka'bah pada 14-16 Juli, Saatnya Perbaiki Arah Kiblat
Mantan Komisaris Utama PT Pelindo I ini juga mengungkapkan, ia sudah menentang BPIP sejak awal berdiri.
Seperti diketahui, BPIP didirikan pada 28 Februari 2018 silam dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.
"Karena ketika institusi ini (BPIP) bermaksud didirikan pun saya sudah menentang, karena tidak ada gunanya," ucap Refly geram.
Selain itu, menurut Refly, BPIP tidak memiliki ukuran kesuksesan yang jelas.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Jadwal SIM Keliling Tangsel Hingga Erick Thohir Pasrah Dicopot Presiden Jokowi
Terlebih, tak sedikit orang-orang dari BPIP yang turut mendukung RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).
"Kita mendirikan sebuah lembaga negara yang pekerjaannya itu gak jelas, not measurable, gak jelas pengukurannya. Jadi kalai kita bahas ukuran keberhasilan BPIP itu apa? Kan bingung kita," jelasnya.
"Bagaimana seseorang diukur apakah orang itu sudah pancasilais atau tidak? Nah justru yang ironis adalah elemen-elemen dalam BPIP justru mendorong haluan RUU HIP," tambah Refly kecewa.
Baca Juga: Gubernur Wahidin Halim Bersyukur Banten Keluar dari 10 Besar Kasus Covid-19 Indonesia
Terakhir, Refly juga menyayangkan BPIP yang kerap melakukan kontroversi. Salah satunya adalah ketika menyebut agama merupakan musuh pancasila.
"Terlihat beberapa kali BPIP sebenarnya membuat kontroversi," ujar Refly.
"Misalnya kontroversinya adalah mengatakan bahwa agama adalah musuh pancasila. Wah itu pernyataan yang sangat tidak bertanggungjawab ya," pungkas Refly Harun.***