SEPUTARTANGSEL.COM - Heru Budi Hartono terpilih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang selesai masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.
Akan tetapi, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, menganggap rekam jejak Heru Budi Hartono kurang bagus.
Rekam jejak Pj Gubernur DKI Jakarta ini dianggap kurang bagus karena pernah tersangkut sejumlah kasus yang pernah ditangani KPK.
Baca Juga: Gara-gara Unggah Video Tragedi Kanjuruhan, Saksi Merasa Terancam Minta Perlindungan LPSK
Hal ini membuat nama Heru Budi Hartono menjadi ramai diperbincangkan publik usai ditetapkan Presiden Jokowi menjadi Pj Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan.
Salah satu pihak yang menyoroti hal tersebut adalah Pegiat Media Sosial Umar Hasibuan atau Gus Umar.
Menurut Gus Umar melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Minggu, 9 Oktober 2022, ini merupakan hal yang biasa.
Gus Umar menilai publik sudah biasa disuguhkan pejabat yang tidak tepat.
Baca Juga: Breaking! Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Wilayah Bayah Banten, Dirasakan Sampai Jabodetabek
"Kita sdh biasa disuguhin pejabat yg gak tepat jd pejabat," ungkap Gus Umar yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @UmarHasibuann_ pada Minggu, 9 Oktober 2022.
Selain itu, Gus Umar juga mencontohkan hal ini juga terjadi ketika Abdullah Azwar Anas dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi MenPan RB menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia.
"Contoh saja Menpan lihat rekam jejaknya. Pakde mana peduli," ujarnya.
Di sisi lain, Anies Baswedan telah menerima juga telah menyampaikan ucapan selamat kepada Heru Budi Hartono karena terpilih menggantikan dirinya untuk periode 2022-2024.
"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi penjabat di DKI Jakarta," kata Anies Baswedan saat meluncurkan tarif integrasi di Stasiun MRT ASEAN di Jakarta yang dikutip dari Antara.
Anies Baswedan percaya rekam jejak Heru Budi Hartono di Pemprov DKI dan pemerintah pusat menjadi bekal dalam memimpin Jakarta selama 2 tahun.
"Kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan masyarakat Jakarta," ucapnya.***