SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut dana pensiun Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari Rp2.800 triliun.
Salah satu cara yang diusulkan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu 24 Agustus 2022 adalah dengan reformasi dana pensiun. Perhitungan dan aturannya ditinjau ulan, karena pensiunan ini jumlahnya terus meningkat.
Pernyataan Sri Mulyani di atas menuai kontroversi. Komentar juga diberikan oleh banyak tokoh nasional.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Dana Pensiun PNS, TNI, dan Polri Bebani APBN, Said Didu: Kalian Tega!!!
Salah satu yang memberi tanggapan adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Sedikit berbeda, Susi Pudjiastuti justru menambahkan usulan tentang PNS dan gajinya.
Menurut Susi Pudjiastuti, selain mereformasi dana pensiun, sebaiknya pemerintah juga merasionalisasi jumlah PNS dan gajinya.
"Rasionaliasasi jumlah PNS juga gajinya," saran Susi Pudjiastuti sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Susipudjiastuti, Jumat 26 Agustus 2022.
Baca Juga: Sri Mulyani Jadi Trending Twitter Gegara Sebut Pensiunan PNS Jadi Beban Negara, Netizen: Hapus...
Dia juga mengkritik PNS yang menunda-nunda waktu pensiun dan meminta jadi widyaiswara (pejabat fungsional).
Selain itu pemerintah juga diminta mengecek jumlah PNS yang tidak benar dan fiktif.
"Jangan tambah2/ tunda waktu pensiun. Banyak es1 yg minta tunda, jd widyaiswara. Cek juga siapa tahu jumlahnya tidak benar/ ada yg fiktif," ungkap Susi.
Pemilik maskalai penerbangan Susi Air ini juga sekali lagi menyarankan restrukturisasi dan perampingan organisasi PNS.
Baca Juga: Hari Ini Birukan Langit Indonesia Festival 2022 Digelar, ASTRO Disambut Meriah AROHA di Jakarta
"Restructuring/ Resizing organisasi PNS," pungkas Susi.
Membaca cuitan Susi Pudjiastuti, netizen ikut memberikan persetujuan. Beberapa dari mereka mengakui, adanya PNS yang minta jabatan fungsional hingga fiktif.
"Nah bener bu, jelang pensiun biasanya eselon 2 dan eselon 1 pada pindah jadi jabatan fungsional utama biar nambah pensiun sampai 65 tahun dengan tunjangan setara eselon 2. ngabubuh karir orang pula, jenjang di bawahnya ga bs naik, KKP banget ini skrg," ucap @jongsus123.
"Benar bu, berita tahun 2021 ada 97 rbu pns fiktif. Kira-kia udah diseleidiki belum ya dan uangnya ngalir ke kantong siapa," kata @ndriiiiaaaa.
Baca Juga: Sikap yang Baik Saat Orang Lain Lakukan Kesalahan, Ustadz Ad Hidayat: Bukan Hujat dan Jadikan Viral
Intinya netizen setuju. Intinya, pemerintah harus kreatif dan efisien, tidak hanya membuat kebijakan mudah.
"Pemerintah harus kreatif...dan efisien..jgn cuma cari kebijakan yg gampang..naikkan harga, baikkan pajak.. tapi tidak efisien," tutur @BoyRembaya.***