Luhut Ditunjuk Urus Minyak Goreng, Ali Syarief: Cermin Tata Kelola Pemerintahan yang Buruk dari Presiden

24 Mei 2022, 13:06 WIB
Luhut kembali jadi sorotan usai mengaku diminta Presiden urus minyak goreng. /Dok. Humas Kemenko Kemaritiman dan Investasi/

SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan kembali menuai perbincangan terkait tugas khusus dari Presiden Jokowi.

Luhut diketahui mendapat tugas untuk mengurus minyak goreng. 

Tugas baru Luhut mengurus minyak goreng, diketahui setelah dirinya mengungkapkan pada Puncak Perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Baca Juga: Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Netizen: He is Minister of Everything, Really

Luhut yang harusnya hadir secara langsung dalam Dies Natalis, hanya bisa secara virtual. Dia beralasan, secara tiba-tiba diminta Presiden Jokowi mengurus kelangkaan minyak goreng.

"Tiba-tiba Presiden memerintahkan untuk mengurus minyak goreng," ujar Luhut sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube GAMKI Balikpapan yang tayang Sabtu 21 Mei 2022.

Akademisi Cross Culture, Ali Syarief turut memberi komentar atas tugas Luhut yang baru, padahal sebelumnya sudah ada sejumlah jabatan lain.

Menurut Ali Syarief, pendelegasian sejumlah tugas kepada Luhut merupakan cermin tata kelola pemerintahan yang buruk dari Presiden.

Baca Juga: Jokowi Temui Elon Musk di SpaceX, Roy Suryo: Masih Mending Waktu Luhut

"Pendelegasian sejumlah tugas kepada LBP cermin dari tata kelola pemerintahan yang buruk dari Presiden. Dari sudut pandang good governance tidak bagus," kata Ali Syarief dikutip SeputarTangsel.Com dari Twitter @alisyarief.

Pernyataan Ali Syarief disetujui beberapa netizen di kolom komentar. Mereka menyoroti banyaknya jabatan yang diemban oleh Luhut, seperti Perdana Menteri yang seharusnya tidak ada dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

"Katanya Presidential ..., tapi ngapah ada PerdanaMenterinya ya...? diem2 sudah merubah sistem pemerintahan ke Parlementer tanpa persetujuan Dewan nih .. udah bisa jadi pemakzulan ini ya pak  @LaNyallaMM1?" ucap @Go_Drill.

"Sudah ga da lagi yang bisa negur, bablas blass,, suka2 pemerintah,,bahkan lembaga pengawas @bpkri diisi orang2 politik,,,sehingga semua kajian dan temuan hilang ditelan bumi. Kita kembali ke masa kelam demokrasi," kata @Ridwan1924.

Baca Juga: Jokowi Cabut Larangan Eskpor CPO dan Minyak Goreng, Fadli Zon Minta Mendag Dipecat: Cari yang Kompeten

Ada pula netizen yang menyebut, pemerintah membutuhkan reformasi jild II yang berlangsung damai.

"Yg ini kita bisa artikan kalau pemimpin dibesarkan dari pencitraan, maka yang akan berkuasa ada sponsornya. Solusinya kita Butuh REFORMASI JILID II digulirkan tetapi Reformasi DAMAI," sebut @IskLerd.***

Editor: Dwi Novianto

Tags

Terkini

Terpopuler