SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Jokowi menjelaskan tentang kebijakan yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng.
Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi mengaku prihatin dengan harga minyak goreng yang tinggi. Padahal Indonesia adalah produsen kelapa sawit.
Oleh karena itu, Pemerintah akan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat dengan menetapkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng. Kebijakan dilaksanakan sampai kebutuhan cukup dan harga turun, meski ada dampak negatifnya.
"Bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat yang utama," ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden yang tayang Rabu 27 April 2022.
"Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," lanjut Presiden Jokowi.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi mengatakan memahami dan mengikuti berbagai tanggapan masyarakat. Kebijakan larang ekspor mempunyai dampak negatif, yakni produsen mengurangi produksi dan hasil panen tidak terserap.
Namun, Presiden berharap semua pihak mengerti. Pegusaha sawit harus memprioritaskan dulu kebutuhan rakyat. Alasannya, berdasarkan data seharusnya produksi cukup dan bisa sekaligus ekspor pula.
"Begitu kebutuhan dalam negeri terpenuhi, larangan akan saya cabut. Karena saya paham negara perlu pajak, perlu devisa," pungkas Presiden Jokowi.
Penjelasan di atas dibagikan pula oleh Presiden di media sosial Twitter akun @jokowi hingga netizen ikut menanggapi. Mereka menyoroti beberapa pengakuan Presiden dalam video di YouTube.
"Ngakak, ketika ada rakyat yang bilang seperti yang Anda katakan ini, pasti akan diserang fans Anda. Nah, sekarang Anda ngaku sendiri," ucap @qdewangga_.
"Lebih ironis buah sawit tdk dipanen dan dibiarkan membusuk karna harga anjlok di saat harga minyak goreng yang meroket," ungkap @fakhrulrj.
Netizen menilai, kebijakan tetap mengorbankan mereka, padahal harga minyak goreng tidak turun.
"KIta petani mandiri sebagai UJUNG TOMBAK (tumbal) Presiden," keluh @rifandi_ip. ***