SEPUTARTANGSEL.COM- Pemerintah berencana menetapkan tarif untuk setiap akses ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan.
Rencananya setiap kali akses database kependudukan akan dikenakan Rp1000.
Seorang media sosial influencer, Hottmmann• melalui akun twitternya @hotmantmb mempertanyakan hal itu sebagai pelanggaran akses.
Dikatakannya, sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data tersebut hanya bisa diakses oleh pemilik NIK.
"Bukankah data pribadi itu adalah informasi yg dikecualikan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik dan hny bisa diakses oleh pemilik NIK," tanya @hotmantmb Kamis, 14 April 2022.
Ia juga mempertanyakan akses yang diberikan untuk orang lain atau lembaga lain.
"Kok bisa orang lain dikasih akses? Bukankah itu melanggar UU dan kategori pidana lagi..@paijodirajo," ujarnya lagi.
Menjawab pertanyaan tersebut pemilik akun @paijodirajo yang merupakan satu dari 57 pegawai KPK yang dipecat dengan tes Kewarganegaraan atau TWK mengamini.
"Betul sekali, bang. Makanya sejak awal proyek e-KTP dilaksanakan sekitar lebih 10 tahun yg lalu, saya mendorong segera dibuat Data Protection Act (UU PDP)," jawan Aulia Postiera.
Dikatakan oleh Aulia bahwa ada 31 elemen data yang terdapat dalam NIK.
"Namun tidak jelas bagaimana perlakuan terhadap data2 tersebut," ujarnya.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut bahwa aturan pengenaan tarif Rp 1000 untuk mengakses setiap NIK akan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan.
Tak hanya untuk NIK, tetapi juga berlaku jika suatu lembaga mengakses unsur data kependudukan lain.
Detail biaya sedang dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (RPP PNBP). ***