Penundaan Pemilu 2024, Burhanuddin Muhtadi Minta Jokowi Klarifikasi Resmi, Malah Dapat 'Gelar'

3 Maret 2022, 13:05 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dicap sebagai kadrun usai meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi usul penudaan Pemilu 2024. /Riza Harahap/Antara

SEPUTARTANGSEL.COM- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi meminta Presiden Jokowi mengklarifikasi berita bahwa istana sebagai sumber wacana penundaan Pemilu 2024. 

Hal itu dikatakan Burhanuddin Muhtadi menanggapi berita bahwa tiga pimpinan Parpol yang mengumumkan mendukung Pemilu 2024 ditunda atas perintah Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan. 

Akan tetapi pernyataan Burhanuddin tersebut ditangkap beda oleh netizen hingga ia dikaitkan dengan kelompok cebong dan kadrun

Baca Juga: Nama Soeharto Hilang dari Sejarah Serangan Umum 1 Maret, Mahfud MD: Nama Soeharto Disebut di Naskah Akademik

"Repot berpikir waras. Di sini saya dituduh kadrun, di buzzer sebelah sy dituduh sbg cebong," keluh Burhanuddin Muhtadi di akunnya @BurhaMuhtadi pada 3 Maret 2022. 

Melalui akun twitternya @BurhanMuhtadi menyarankan agar Presiden Jokowi membuat pernyataan publik mengenai menolak ide penundaan pemilu. 

"Saya tidak menuduh Pak Jokowi. Karena sudah banyak pihak yg mengaitkan dengan istana, saya saran Pak Jokowi mengklarifikasi dengan membuat pernyataan publik menolak ide penundaan pemilu," kata Burhanuddin Muhtadi pada 3 Maret 2022.

Burhanuddin mengungkapkan kembali pernyataan Jokowi mengenai penolakannya terhadap masa jabatan 3 periode. 

"Mengingatkan kembali dengan statement Presiden Jokowi saat ramai wacana perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode," kata Burhanuddin Muhtadi.  

Baca Juga: Angelina Sondakh Bebas dari Tahanan, Kadivpas: Jalani Cuti Jelang Bebas tapi Harus Wajib Lapor

Akan tetapi Burhanuddin juga menganggap pernyataan penolakan 3 periode dari Jokowi beberapa waktu lalu berbeda dengan penundaan pemilu.  

"Statment Presiden Jokowi yang menolak presiden 3 periode, bukan penundaan pemilu," ujarnya.  

"Statement Pak Jokowi hanya menolak presiden tiga periode, bukan penundaan pemilu yg punya implikasi perpanjangan masa jabatan beliau hingga 2027 ????," sindir Burhanuddin Muhtadi. 

 

Keluhan Burhanuddin Muhtadi ditanggapi beberapa tokoh, di antaranya Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. 

Melalui komentarnya di twitter @susipudjiastuti mengakui sebutan itu belum seberapa. 

Baca Juga: Angelina Sondakh Bebas dari Penjara Sambil Bercucuran Air Mata, Hal Ini yang Diungkap Pertama Kali

"Kalau Kadrun saja tidak apa2 .. susi dari Cebong ke Kadrun dan .. belakangan bertambah jadi "Kadrun PKI"," ungkap Susi. ***

 

Editor: Tining Syamsuriah

Tags

Terkini

Terpopuler