SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan menjadi heboh karena adanya pemberitaan yang menyebut dirinya sebagai dalang dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal ini langsung dikomentari oleh Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun terkait beredarnya pemberitaan tersebut.
Refly Harun memberikan tanggapannya melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Rabu, 2 Maret 2022.
Baca Juga: MGPA Optimis Lintasan Sirkuit Mandalika Selesai Diperbaiki pada 10 Maret 2022
"Satu komentar yang paling gampang adalah kekuasaan itu nikmat," kata Refly Harun yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 2 Maret 2022.
"Karena itu orang yang berkuasa ingin kalau bisa ya selama-lamanya di sana dan ini adalah manusiawi, hal yang paling ya sering terjadi. Karena itu tidak boleh kemudian kita membiarkan hal seperti ini berlangsung," sambungnya.
Refly Harun menjelaskan jika tidak ada penghormatan terhadap konstitusi sebagai sebuah rule of the game, maka yang terjadi adalah negara dibangun berdasarkan kesepakatan elit.
"Kalau sudah kesepakatan elit, ya maka yang paling enak yang akan dipilih. Nah ini yang sebenarnya rasanya tidak fair gitu ya," jelasnya.
Mantan Komisaris Utama Jasa Marga itu mengungkapkan bahwa hal ini menjadi tidak fair bagi rakyat karena dihadapkan dengan pihak-pihak yang berkuasa.
Rakyat yang menginginkan adanya pergantian kekuasaan ini harus dihadapkan dengan penguasa yang difasilitasi oleh negara.
"Jadi tidak fair terutama bagi rakyat Indonesia karena yang berhadapan sesungguhnya adalah mereka yang berkuasa di eksekutif dan legislatif, karena nikmat kekuasaan itu difasilitasi negara dengan rakyat yang barangkali ingin adanya pergiliran kekuasaan atau kekuasaan tersebut digilirkan sesuai dengan agenda yang ada selama ini," tuturnya.***