SEPUTARTANGSEL.COM - Pihak Istana Negara mengaku tidak terlibat dalam usulan penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024, yang saat ini menjadi polemik di berbagai kalangan.
Bantahan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini yang menyatakan pemerintah tidak tahu menahu akan wacana penundaan pemilu 2024 tersebut.
Faldo menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini tengah fokus mengawal pembangungan Ibu Kota Negara baru Nusantara (IKN), serta menata ulang kelembagaan yang dinilai membutuhkan percepatan.
Baca Juga: Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024: Saya Rasa Ini Masuk Akal
"Saat ini presiden sedang total mengawal sebuah tranformasi besar Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset pembangunan yang menipiskan ketimpangan transisi menuju energi terbaru," kata Faldo dikutip SeputarTangsel.Com dari ANTARA pada Selasa, 1 Maret 2022.
Pihaknya juga menyatakan, pemerintah saat ini masih fokus untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Serta memilih untuk memulihkan sektor kesehatan, ekonomi, dan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja yang berkualitas untuk masyarakat.
Baca Juga: Tolak Penundaan Pemilu 2024, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah: Pahami Keadaan dan Perasaan Mereka
Wacana penundaan pemilu 2024 itu sendiri dinilai Faldo sebagai bentuk aspirasi yang diberikan oleh partai politik (Parpol).
Pemerintah lantas menganggap hal tersebut layaknya menanggung aspirasi lainnya yang biasa disampaikan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Sehingga, pihaknya dengan tegas membantah keterlibatan pemerintah dengan usulan tersebut dan menekankan bahwa saat ini pemerintah tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang di luar tugas negara.
"Kalau ada yg mengait-ngaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi pergerakan dari elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah saat ini sangat banyak tidak ada waktu untuk hal tersebut," jelas Faldo.
Sementara itu, polemik penundaan pemilu 2024 tersebut muncul usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan pemilihan presiden (Pilpres) diundur satu hingga dua tahun.
Cak Imin beralasan usulan tersebut terkait kekhawatirannya terhadap dampak dari transisi kekuasan dapat menyebabkan ketidakpastian di sektor ekonomi dan bisnis.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan telah menyatakan dukungannya terkait usulan penundaan pemilu 2024 tersebut.***