SEPUTARTANGSEL.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyodorkan nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Oleh karena itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut memberikan tanggapannya melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Jumat, 28 Januari 2022.
Said Didu menyebut Ahok yang disodorkan oleh PDIP sebagai Kepala Otoritas IKN, menunjukan kejelasan arah dari pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Makin jelas arah dan tujuan pemindahan Ibu Kota," cuit Said Didu yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @msaid_didu pada Jumat, 28 Januari 2022.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Perpindahan Ibu Kota Negara Tak Berefek pada Kemacetan Jakarta
"Tapi, siapa yang akan diputuskan, kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," ujar Hasto yang dikutip dari Antara.
"Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," sambungnya.
Selain itu, Hasto menilai untuk mengelola Ibu Kota Negara baru memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.
Tak hanya itu, Hasto menyebut kepala otorita juga harus memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran 'smart city' sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara, tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik dimana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," tuturnya.***