SEPUTARTANGSEL.COM - Ekonom senior, Rizal Ramli memberikan tanggapan setelah disindir oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul dengan menyebut sableng.
Rizal Ramli kemudian menyindir balik dengan menyebut Ruhut Sitompul sebagai spesies langka.
Hal itu disampaikan Rizal Ramli melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Selasa, 25 Januari 2022.
Baca Juga: Jokowi Tak Ingin Halangi Orang Maju di Pilpres 2024, Rizal Ramli: Pura-pura Ndak Tahu Ada Threshold
"Ruhut ini species langka, penjilat par excellence (unggulan)," cuit Rizal Ramli yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RizalRamli pada Selasa, 25 Januari 2022.
Kemudian Rizal Ramli menyebutkan bahwa Ruhut Sitompul merupakan orang yang kagum kepada dirinya sejak mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu masih mahasiswa.
"Dulu klo ketemu RR, Ruhut selalu bilang, 'Aq pengagum abang sejak mahasiswa di Bandung. Abang waktu mahasiswa sudah hebat dan terkenal'," ungkap Rizal Ramli.
Sindiran balik kepada Ruhut itu disampaikan Rizal Ramli setelah aktivis Nicho Silalahi juga menanggapi Ruhut Sitompul.
Nicho Silalahi mengatakan Ruhut Sitompul yang dulunya kerap menghina Presiden Jokowi, tapi sekarang malah memberikan pujian.
Bahkan Nicho Silalahi meminta Ruhut untuk berhenti menjadi penjilat.
"Aku kasihan dengan mu bang @ruhutsitompul, dulu kau hina pak @jokowi sekarang kau puja puji dia, dan aku sangat yakin kedepan pun kau akan puja puji presiden terpilih," ujar Nicho Silalahi.
Baca Juga: Rizal Ramli Singgung Penghuni IKN Baru: Saya Anggap Ini Ibu Kota Beijing Baru
"Bukan tidak mungkin bang @RamliRizal jika dikehendaki rakyat jadi presiden. Berhentilah bang jadi penjilat," tambahnya.
Sebelumnya, Ruhut menanggapi pernyataan Rizal Ramli yang mengungkapkan jika dirinya menjadi presiden akan membatalkan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Ruhut mengatakan tidak akan ada partai politik yang bakal mau menunjuk Rizal Ramli, untuk menjadi capres.
Bahkan Ruhut menyebut Rizal Ramli merupakan orang yang 'sableng' karena dia mengungkapkan untuk menjadi calon presiden harus dipilih 20 persen partai politik.***