SEPUTARTANGSEL.COM - Aktivis kemanusiaan yang juga CEO dan founder PT Awak Media Indonesia (AMI) Group, Azzam Mujahid Izzulhaq ikut berkomentar tentang rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Azzam Mujahid Izzulhaq membandingkannya dengan pemindahan ibu kota negara lain.
Menurut Azzam Mujahid Izzulhaq, negara lain ibu kotanya pindah tidak di saat pandemi, di mana ada prioritas lain yang harus dikerjakan.
Baca Juga: Tanggapi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Politisi PKS: Perlu Hati-hati, Banyak Negara yang Gagal
"Betul, memang bukan hanya Indonesia yang memindahkan ibu kota negaranya," ujar Azzam Mujahid Izzulhaq sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter pribadinya @AzzamIzzulhaq, Senin 24 Januari 2022.
"Tapi apakah ada negara yang memindahkan ibu kota negaranya saat pandemi melanda?" tanya Azzam Mujahid Izzulhaq.
Dalam cuitan yang sama Azzam mengatakan, negara yang akan mempertimbangkan banyak hal sebelum memindahkan ibu kota di masa pandemi.
"Ada prioritas utama sampai pulih segalanya," pungkas Azzam Mujahid.
Netizen setuju dengan pernyataan Azzam Mujahid Izzulhaq. Mereka menilai, pejabat dan pemerintah tidak fokus dengan masalah rakyat.
"Pejabatnya memprioritaskan kekayaannya dan kolega yang pulih di masa pandemi ini. Nggak mikirin rakyat yang memilih dan membayar gajinya, gimana cara cari nafkah supaya bisa bayar pajak," ucap @wahyu_djanti88.
"Negara kita super kaya, Ustadz. Apa aja kita punya. Tapi semua dinikmati oleh sebagian orang. Yang milih pemimpin bodoh, semua ber-KKN," kata @mamienniz.
Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemerintah, UU tentang IKN sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Ri. Pembangunan IKN akan segera dimulai tahun 2022 dan direncanakan selesai tahun 2024.
Untuk pendanaan pembangunan akan digunakan dana dari APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan mengambilnya dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Indonesia sendiri memang bukan satu-satunya negara yang pindah ibu kota.
Malaysia menjadi contoh yang terdekat. Negara tetangga ini memindahkan pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak selitar 25 km, bernama Putrajaya. Keputusan tersebut dilaksanakan pada tahun 1999. ***