Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur kini telah resmi diumumkan pemerintah.
Menurut pemerintah, hingga 2024 sebanyak 53,3 persen pembiayaan proyek IKN Nusantara akan dibebankan kepada APBN. Sementara sisanya, yakni sekitar 46,7 persen berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasra, dan BUMN.
Pembangunan IKN yang sebagian besar dibebankan kepada APBN ini sontak menimbulkan berbagai kritik.
Baca Juga: Jawaban Ahok Soal Calon Kuat Kepala IKN Nusantara Diungkap Chico Hakim
Bagaimana tidak, pasalnya selain memakan biaya yang sangat besar, yakni hampir Rp500 triliun, hal tersebut sangat berlawanan dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.
Pada Mei 2019 lalu, Jokowi pernah mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak akan membebankan APBN. Ia bahkan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari skema pembiayaan lainnya.
Salah satu tokoh yang melayangkan kritiknya terhadap Jokowi adalah Politikus Partai Demokrat, Ricky Kurniawan.
Ricky Kurniawan mengatakan, banyak kalangan yang menilai bahwa pembangunan IKN dengan menggunakan dana APBN tidak sesuai dengan janji Jokowi sebelumnya.
