SEPUTARTANGSEL.COM - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi sorotan publik.
Kali ini yang disorot adalah janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak akan menggunakan APBN.
Presiden Jokowi berjanji tidak menggunakan dana APBN karena pembangunan Ibu Kota Negara baru ini membutuhkan dana hingga Rp466 triliun.
Baca Juga: Ibu Kota Negara Pindah, Anies Baswedan: Jakarta Terus Jadi Simpul Bangsa Indonesia
Namun, pemerintah belum lama ini secara resmi mengumumkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara baru ini akan lebih banyak dibebankan pada APBN sebanyak 53,3 persen.
Sisanya sebanyak 46,7 persen, pembangunan Ibu Kota Negara baru ini didapatkan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN.
Karena mayoritas dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini berasal dari APBN, hal ini langsung mendapat banyak respons dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW).
Baca Juga: Tanggapi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Politisi PKS: Perlu Hati-hati, Banyak Negara yang Gagal
Tanggapan Hidayat Nur Wahid disampaikan melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Minggu, 23 Januari 2022.
Hidayat Nur Wahid melihat Presiden Jokowi yang 'ralat' janjinya menilai sudah biasa terjadi.
Kemudian Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan Presiden Jokowi juga pernah 'ralat' janjinya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Baca Juga: Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara, Hidayat Nur Wahid Usulkan Referendum
"Jokowi 'Ralat' Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN. Sebelumnya Juga Jokowi 'Ralat' Janjinya, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," cuit Hidayat Nur Wahid yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @hnurwahid pada Senin, 24 Januari 2022.
Hidayat Nur Wahid juga mengatakan janji Presiden Jokowi yang awalnya berencana tidak menggunakan dana APBN dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru, akhirnya tidak sesuai.
"Katanya Di Awal, Tidak Pakai APBN, Belakangan APBN Dipakai Juga," tuturnya.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Tanggapi OPM yang Kibarkan Bintang Kejora, Netizen: Dulu Senyap dan Penuh Takut
Lebih lanjut, polisi PKS itu mengungkapkan bahwa kedua proyek tersebut, yaitu pemindahan Ibu Kota Negara baru dan proyek KCJB telah ditolak oleh Fraksi PKS di DPR RI.
"Keduanya ditolak olh @FPKSDPRRI juga," tandasnya.***