SEPUTARTANGSEL.COM - Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan publik.
Banyak masyarakat dan pihak-pihak yang tidak sepenuhnya menerima perpindahan Ibu Kota Negara baru ini.
Salah satunya dari Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, dokter Eva Sri Diana Chaniago yang kembali menyinggung rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara baru ini.
Baca Juga: UU IKN Dinilai Inkonstitusional, MS Kaban Kritik DPR dan Pemerintahan Jokowi: Sebaiknya Bubar Diri
Kali ini dokter Eva menanggapi pemberitaan yang mengungkapkan bahwa ada 171 wilayah kecamatan di Indonesia hingga saat ini belum dilengkapi fasilitas puskesmas akibat pengaruh pemekaran wilayah.
Hal ini berbanding terbalik dengan kabar yang beredar soal pembangunan Ibu Kota Negara baru yang akan menggunakan sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp178,3 triliun.
Oleh karena itu, dokter Eva mempertanyakan tingkat urgensi dari pemindahan Ibu Kota Negara baru ini melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Kamis, 20 Januari 2022.
"Karena itu saya bersuara, di mana letak daruratnya Ibu Kota Negara baru dibanding rakyat banyak yg butuh dibantu," cuit dokter Eva yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @EvaSriDiana_Dr pada Jumat, 21 Januari 2022.
Dokter Eva sangat menyayangkan langkah yang diambil pemerintah karena saat ini rakyat banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah justru lebih memperhatikan pembangunan Ibu Kota Negara baru yang menggunakan dana PEN 2022 hingga triliunan rupiah dibandingkan dengan ekonomi rakyat kecil.
Baca Juga: Jokowi Sebut Arsitek Jadi Kriteria Kepala IKN Baru, Ridwan Kamil: Saya Tidak Mau Geer
"Rakyat banyak yg kehilangan pekerjaan, hilang tulang punggung keluarga, jatuh miskin dan ada yg cacat fisik akibat pandemi," tutur dokter Eva.
"Pdhl beban hutang IKN nanti yg bayar rakyat," tambahnya.***