SEPUTARTANGSEL.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan skandal korupsi di Pemprov DKI Jakarta.
Laporan terhadap Ahok tersebut dilayangkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) yang beranggotakan Adhie Massardi dan Marwan Batubara pada Kamis, 6 Januari 2022 kemarin.
Menurut keterangan Adhie Massardi, Ahok diduga melakukan setidaknya tujuh tindak pidana korupsi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Bandingkan HBS dengan Ahok, Mustofa Nahrawardaya Sentil dengan Foto Berita Lawas,
Adapun sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Ahok di antaranya yakni terkait RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, dana CSR, hingga reklamasi teluk Jakarta.
Adhie Massardi berharap, Ketua KPK Firli Bahuri bersedia untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok.
Menanggapi dilaporkannya Ahok ke KPK oleh mantan Juru Bicara Gus Dur itu, Pakar hukum tata negara Refly Harun pun angkat suara.
Refly Harun mengatakan, meski dirinya bersikap netral, namun menurutnya siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus diusut.
Baca Juga: Ahok Diduga Terlibat Skandal Korupsi Pemprov DKI Jakarta, Netizen Minta Jokowi Pecat Komut Pertamina
"Benar atau tidak kita tunggu saja," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 7 Januari 2022.
"Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus diusut, siapapun dia. Apalagi kalau merugikan keuangan negara yang besar," sambungnya.
Refly Harun menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab individu yang melakukannya.
"Jangan kemudian misalnya itu adalah korupsi oleh institusi, staf-staf di institusi tersebut, katakanlah Pemprov DKI misalnya, tapi kemudian yang harus bertanggung jawab adalah pimpinan puncaknya," tegasnya.
Ia pun mendorong agar KPK bertindak profesional dan tanpa pandang bulu.***