SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan izin perusahaan pertambangan, kehutanan, dan mineral yang jumlahnya ribuan.
Pencabutan izin pertambangan, kehutanan, dan mineral oleh Presiden Jokowi dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukkan awal, tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan diterlantarkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi secara virtual melalui kanal YouTube, Sekretariat Presiden dari Istana Bogor, Kamis 6 Januari 2022.
"Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, dan tidak sesuai dengan peruntukkan dan peraturan dicabut," ujar Presiden Jokowi.
Secara terperinci, Presiden Jokowi juga mengumumkan jumlah perusahaan yang dicabut izinnya di media sosial.
"Hari ini, pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan tambang mineral dan batu bara, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha, dan HGU (Hak Guna Usaha-red) perkebunan seluas 34,448 ha," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @jokowi, Kamis 6 Januari 2022.
"Pencabutan itu, karena pemegang izin tidak pernah menyampaikan rencana kerja, tidak aktif, atau diterlantarkan," sambung Jokowi.
Dalam cuitan selanjutnya Presiden menjelaskan, Pemerintah akan terus memberikan kemudahan izin usaha, tetapi jika disalahgunakan akan dicabut.
Selain itu, pemerintah juga memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat dan organisasi sosial kegamaan produktif yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman untuk ikut mengelola.
Netizen menyambut baik pengumuman Presiden. Namun, mereka meminta pengawasan yang ketat. Jangan sampai dicabut izin, tapi dibiarkan tetap berjalan.
"Tapi harus diawasi terus, Pak Dhe. Jangan sampai minim pengawasannya. Akibatnya, mereke mengelola lagi dengan diam-diam," ucap @jogman86.
Baca Juga: Sebabkan Banjir Bandang, Polisi Hentikan Penambangan Emas Ilegal di Sarolangun, Jambi
"Tolong diawasi praktiknya. Jangan sampai di kertas dicabut izin, di lapangan lanjut teruss ...," ungkap @rambutan1970.
Seorang netizen mengusulkan, wewenang dikembalikan kepada Pemerintah Daerah agar mereka bisa langsung melakukan tindakan tegas.
"Masih banyak tambang-tambang ilegal, Pak. Tolong wewenang kembalikan lagi ke Pemerinta Daerah, karena Pemda tidak bisa menindak tambang ilegal yang merusak lingkungan," kata @rhmtidiot. ***