SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah gagal dalam menghasilkan kesetaraan bagi warga negara.
Selain itu, Jokowi juga disebut gagal dalam membangun diskusi publik yang berbasis kepada hak-hak konstitusional.
Kegagalan Jokowi ini disampaikan sendiri oleh Pengamat politik Rocky Gerung terkait pelaporan dirinya dan ketiga tokoh lainnya, yakni Refly Harun, Hersubeno Arief, dan Natalius Pigai oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat) ke Mabes Polri.
Baca Juga: Rocky Gerung Dipolisikan: Presiden Jokowi Dinilai Gagal hingga Pengalihan Isu Bisnis PCR
Rocky Gerung dan ketiga tokoh lainnya diketahui dilaporkan terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Mereka dinilai kerap kali membuat pernyataan yang berpotesi memecah belah masyarakat.
Salah satunya adalah terkait kritik yang dilayangkan Rocky Gerung kepada Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo yang dianggap terlalu ikut campur mengenai persoalan di tubuh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Saya sering terangkan bahwa hal-hal semacam ini terjadi karena Presiden Jokowi gagal menghasilkan kesetaraan warga negara, gagal membuat percakapan publik berbasis pada hak-hak konstitusional," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung pada Rabu, 1 Desember 2021.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menegaskan, kritik yang dilayangkan kepada Romo Benny Susetyo bertujuan agar Stafsus Dewan Pengarah BPIP itu dapat mengendalikan akalnya pada hal-hal yang bersifat ideologis.
Selain itu, Rocky Gerung menilai, dilaporkannya dirinya dan ketiga tokoh lain ke Mabes Polri merupakan pengalihan isu dari skandal dugaan bisnis PCR yang menyeret Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu menegaskan, setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya, termasuk dalam kasus yang melibatkan Romo Benny Susetyo.***