SEPUTARTANGSEL.COM - Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait utang negara yang melonjak.
Sri Mulyani mengatakan bahwa tingginya utang Indonesia dikarenakan warisan utang masa lalu.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut ditanggapi oleh Rizal Ramli melalui cuitan akun Twitter pribadinya dengan mengatakan pernyataan tersebut ngawur.
Baca Juga: Sri Mulyani Kaitkan Bengkaknya Utang RI dengan Warisan Masa Lalu, Demokrat: Menular Juga ke SMI
"Makin ngawur, ngeles kok kebangetan," cuit Rizal Ramli yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RizalRamli pada Kamis, 28 Oktober 2021.
Menurut Rizal Ramli, dalam tradisi negara demokrasi, pihak yang berkuasa hanya diperbolehkan menyalahkan pemerintahan sebelumnya dengan jangka waktu paling lama 6 bulan.
Rizal Ramli mengatakan, bahwa dalam jangka waktu di luar itu, pihak yang berkuasa sudah tidak bisa mencampuri atau menyalahkan pemerintahan terdahulu.
"Dalam tradisi negara demokratis, jika anda berkuasa boleh menyalahkan pemerintahan sebelumnya maksimal 6 bulan," kata Rizal Ramli.
"Setelah itu, ndak bisa lagi terus nyalahin pemerintah sebelumnya," sambung Rizal Ramli.
Rizal Ramli yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa sebagai Menteri Keuangan seharusnya mampu untuk membenahi masalah keuangan yang terjadi dalam pemerintahan.
Selain itu, Rizal Ramli mengatakan bahwa Sri Mulyani hanya terus membuat Indonesia berutang besar-besaran.
Baca Juga: Mahfud MD Minta Nasabah Pinjol Ilegal Tidak Bayar Utang, KH Cholil Nafis: Bayar Pokoknya Saja
"Anda kuasa kok untuk benahi ! Malah tambah utang gila-gilaan," kata Rizal Ramli.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pendapatnya terkait utang negara yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Sri Mulyani menyatakan, utang Indonesia sudah parah sejak puluhan tahun lalu, dan memburuk saat krisis moneter tahun 1997-1998.
Dia juga berpendapat bahwa utang negara yang tinggi saat ini juga merupakan bagian yang tidak bisa terlepaskan dari warisan pemerintahan masa lalu.
Pemerintahan sebelumnya tidak bisa menangani krisis moneter yang terjadi pada 1998 silam dengan benar dan membuat kondisi utang negara semakin parah.***