SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah akan memutuskan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam waktu dekat ini.
Rencana perpanjangan masa PPKM Darurat itu mendapat sorotan dari Dokter Tirta Mandira Hudhi.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Dokter Tirta mengingatkan pemerintah hanya mempunyai dua pilihan mengenai kebijakan PPKM Darurat guna mencegah penularan Covid-19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali.
"Pilihan Indonesia skrg cuma 2," tulis Dokter Tirta, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @tirta_hudhi, Senin, 19 Juli 2021.
Menurut Dokter Tirta, pilihan pertama adalah PPKM Darurat diperpanjang, dengan catatan pemerintah harus membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19 dan mempercepat program vaksinasi.
Pilihan kedua adalah PPKM dilonggarkan dengan catatan fasilitas kesehatan diperbaiki, jaminan terhadap tenaga kesehatan, dan tetap mempercepat program vaksinasi.
Menurutnya, kedua pilihan tersebut sama-sama menghabiskan anggaran negara.
"2-2 nya boros anggaran (secara logika saya aja) Tinggal pilih yang mana," ujarnya.
Baca Juga: PPKM Darurat Jawa-Bali Resmi Diperpanjang, Dokter Tirta: Kalo Ga Bisa Menghidupi Warga Ya Jangan
Lebih lanjut, dokter sekaligus influencer itu menjelaskan permasalahan dari setiap pilihan yang disarankannya.
Masalah yang akan muncul jika PPKM diperpanjang adalah rentan terjadinya fraud saat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Dokter Tirta menilai hal itu dapat terjadi karena akurasi data penerima tidak tepat. Sehingga, kerap kali penyaluran bansos tidak tepat sasaran dan mengakibatkan adanya konflik sosial.
Masalah yang dapat ditimbulkan jika PPKM dilonggarkan adalah akan meningkatnya angka kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia karena pemberian dosis vaksin yang belum merata.
"Pembagian Dosis vaksin ga merata. Jakarta bagus. Klaten Bali ntt contohnya masih antri lama," ucapnya.
Dia juga mengkhawatirkan jika pasien Covid-19 membludak akan menyebabkan fasilitas kesehatan kolaps dan tenaga kesehatan yang berkurang karena kelelahan.
Menurut dokter yang akrab disapa Cipeng itu, setiap kebijakan yang akan dipilih oleh pemerintah mempunyai risiko dan masalahnya masing-masing. Sehingga, pemerintah tidak bisa melarikan diri dari pilihannya.
"Apapun pilihannya, ada resiko dan masalahnya. Pemegang kebijakan ga bisa memilih hal lain," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021.
Baca Juga: Dokter Tirta Singgung Pemerintah: Kalau Mau PPKM, Ya Warga yang Penghasilannya Harian Diurusin
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keputusan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak akan diumumkan 2-3 hari usai rapat Evaluasi PPKM Darurat yang sebelumnya dilakukan secara daring pada Sabtu, 17 Juli 2021 lalu.
Artinya, pemerintah akan secara resmi mengumumkan keputusan terkait PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, pada hari ini, Senin, 19 Juli 2021 atau Selasa, 20 Juli 2021.***